Kemenko PMK merilis Surat Pernyataan yang menyebutkan proses pembahasan rancangan aturan pembatasan kadar nikotin dan tar tidak dilakukan dalam waktu dekat. (Foto: istimewa)
Ratusan petani tembakau dari berbagai daerah menyuarakan penolakan terhadap rencana pembatasan kadar nikotin dan tar yang tengah disusun pemerintah. Aspirasi itu disampaikan dengan mendatangi Gedung Kemenko PMK di Jakarta Pusat.
Salah seorang petani tembakau asal Jember, Jawa Timur, Suwarno, menilai rencana pembatasan kadar nikotin di bawah 1 persen dan tar di bawah 10 persen akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha petani tembakau.
"Kami minta pemerintah dapat mencabut regulasi yang merugikan petani. Kami meminta pemangku kebijakan agar regulasi ini dibatalkan, jangan sampai diimplementasikan," ujar Suwarno yang merupakan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPC Jember, dikutip Rabu, 29 Juli 2026.
Dia menjelaskan bahwa tembakau merupakan komoditas unggulan di Jember yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Ribuan orang bergantung pada sektor ini, mulai dari proses pembibitan, budidaya, pengolahan, hingga ekspor.
"Jember punya varietas Besuki Na-Oogst dan Kasturi yang jadi andalan petani. Jika dipaksakan rancangan pembatasan kadar nikotin ini, semua yang terlibat dalam usaha tembakau dan sendi-sendi kehidupan masyarakat Jember akan terdampak," ujar Suwarno.
Menanggapi aksi penolakan dan aspirasi para petani tembakau, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan pembahasan rancangan aturan pembatasan kadar nikotin dan tar belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui Kepala Biro Komunikasi Budi Prasetyo, Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Syarip Hidayat, serta Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan Nancy Dian Anggraeni.
Kemenko PMK juga menegaskan penyusunan kebijakan akan dilakukan secara hati-hati, berbasis data dan bukti ilmiah, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan petani, serta kepentingan nasional lainnya.
"Proses penyusunan rancangan pembatasan kadar nikotin dan tar ini masih panjang. Baru memasuki tahapan uji publik. Rancangan aturan ini tidak hanya menjadi domain Pak Menko PMK namun juga berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kemenperin, Kemendag. Jadi masih jauh, masih fase koordinasi antar kementerian/lembaga”, sebut Syarip Hidayat.
Penetapan ambang batas nikotin dan tar pada produk tembakau, lanjut Syarip, belum akan ditetapkan dalam waktu dekat sebagaimana informasi yang berkembang di petani. Substansi pembahasan mengenai pengaturan kadar nikotin dan tar, disebut masih akan dikaji secara komprehensif melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, industri dan masyarakat.
"Kami mencoba mengakomodir berbagai kepentingan, baik dari kesehatan, termasuk dari ekonomi. Dan jangan sampai mata pencaharian masyarakat dimatikan. Kami berupaya mencari win-win solution. Maka, konsepnya adalah pengaturan dan pembatasan," tambah Syarip.
Dalam forum yang sama, Agus Parmuji, Ketua Umum DPN APTI mengingatkan agar rancangan ambang batas nikotin dan tar tidak mengorbankan petani. Meskipun proses pembahasan tidak dilakukan dalam waktu dekat, draft rancangan aturan yang terus bergulir membuat petani khawatir dan pesimis atas keberlangsungan ekonominya.
"Jangan sampai rakyat dikorbankan. Jangan sampai dalam proses penyusunan rancangan aturannya, Kemenko PMK remnya blong. Jangan lupa, bertani itu tidak bisa menunggu cepat atau lambatnya regulasi dibuat. Setiap hari kami harus tetap menanam dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jangan sampai sawah dan ladang kami dihancurkan. Ada 2,5 juta petani tembakau se-Indonesia yang bakal mati dengan rancangan aturan pembatasan kadar nikotin dan tar ini," tutup Agus.
