Berita

Perry Warjiyo. (Foto: Istimewa)

Politik

PDIP Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Pasar Usai Perry Warjiyo Mundur

SELASA, 28 JULI 2026 | 15:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDI Perjuangan menilai pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo telah memicu reaksi negatif di pasar yang harus segera direspons pemerintah guna memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan independensi Bank Indonesia merupakan amanat reformasi yang lahir pascakrisis ekonomi pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Karena itu, menurutnya, independensi bank sentral harus tetap dijaga.

"Reformasi melahirkan Bank Indonesia yang independen. Independensi inilah yang harus dijaga,” ujarnya kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.


Hasto menilai pasar telah memberikan sinyal yang jelas atas mundurnya Perry Warjiyo. 

Menurutnya, meningkatnya ketidakpastian tercermin dari respons negatif pelaku pasar yang harus menjadi perhatian serius pemerintah maupun DPR RI.

"Kalau kita melihat reaksi pasar, ternyata mundurnya Gubernur Bank Indonesia itu kan direspons negatif. Ketidakpastian dianggap makin tinggi, kemudian pasar juga bereaksi negatif. Ini adalah instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk oleh DPR,” katanya.

Ia menyebut reaksi pasar merupakan indikator yang paling jujur dalam menilai kondisi ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah didorong untuk segera mengambil langkah konkret guna mengembalikan optimisme dunia usaha.

PDIP, lanjut Hasto, berharap pemerintah mampu menjawab kekhawatiran pasar dengan menghadirkan kepastian arah pembangunan ekonomi dan politik yang saling mendukung, disertai penegakan supremasi hukum dan terciptanya persaingan usaha yang adil.

"Maka PDI Perjuangan mendorong agar dampak dari reaksi negatif itu cepat direspons oleh pemerintah, sehingga muncul suatu rasa percaya bahwa arah pembangunan ekonomi dan politik kita itu memang saling berkomplemen satu sama lain,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya