Nama Bupati KBB Jeje Ritchie Dicatut untuk Jual Jabatan

Menjelang agenda rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, aroma praktik percaloan jabatan kembali menjadi sorotan.

Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, mengaku geram setelah menerima informasi adanya pihak-pihak yang diduga mencatut namanya untuk melancarkan manuver memperoleh jabatan tertentu di lingkungan birokrasi.

Bagi Jeje, persoalan ini bukan sekadar penyalahgunaan nama kepala daerah. Lebih dari itu, praktik tersebut dinilai dapat merusak integritas reformasi birokrasi yang tengah dibangun pemerintah daerah.

Karena itu, Jeje memastikan, tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi siapapun yang mencoba memanfaatkan kedekatan, pengaruh, maupun nama bupati untuk kepentingan promosi jabatan.

"Saya sering mendengar ada yang membawa nama saya untuk mendapatkan jabatan tertentu. Saya pastikan itu tidak ada," kata Jeje, dikutip dari RMOLJabar, Senin 27 Juli 2026.

Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa dinamika menjelang rotasi dan mutasi pejabat mulai memunculkan praktik-praktik yang berpotensi mencederai sistem merit yang selama ini didorong pemerintah.

"Saya pastikan bagi siapa pun yang mengetahui atau menerima informasi adanya jual beli jabatan, apalagi mengiming-imingi uang untuk jabatan tertentu, silakan laporkan kepada kami," kata Jeje.

Laporan tersebut, Jeje menuturkan, dapat disampaikan langsung kepada Pemkab Bandung Barat maupun aparat penegak hukum, baik Polres Cimahi maupun Kejaksaan Negeri.

"Bisa dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kapolres Cimahi maupun kejaksaan. Kami akan memberikan tindakan tegas," pungkas Jeje. 

Berdasarkan data yang dihimpun menunjukkan lebih dari 70 jabatan struktural di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bandung Barat hingga kini masih kosong. Di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), misalnya, tiga posisi kepala bidang masih dijalankan oleh pelaksana tugas. Situasi serupa terjadi di sejumlah OPD lainnya.

Belum lagi persoalan di sektor pendidikan. Sebanyak 315 jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP belum memiliki pejabat definitif. Untuk menjaga operasional sekolah tetap berjalan, posisi tersebut sementara diisi guru senior atau dirangkap kepala sekolah dari satuan pendidikan lain.