Pramono: Kebijakan DKI Berbasis Data dan Opini Publik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta komitmen menjadikan data dan opini publik sebagai dasar penyusunan kebijakan. 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, pemerintah harus mampu mendengar warga secara terbuka, mengolah aspirasi secara ilmiah, serta menerjemahkannya menjadi layanan publik yang responsif.

Hal tersebut disampaikan Pramono saat membuka World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin 27 Juli 2026.

"Lebih dari 11 juta jiwa menggantungkan hidup dan menjadikan kota ini sebagai rumah, di mana masing-masing memiliki latar belakang, kebutuhan, dan pandangan yang unik," kata Pramono.

Keragaman ini, kata Pramono, menuntut pemerintah untuk menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan warganya, dan mengambil keputusan berbasis data.

Pemprov DKI menghimpun masukan warga melalui berbagai saluran, mulai dari media massa, media sosial, kanal pengaduan publik, aplikasi JAKI, hingga forum partisipasi masyarakat. Informasi tersebut digunakan untuk memetakan persoalan, mengevaluasi pelayanan, dan menyempurnakan kebijakan daerah.

"Kebijakan publik yang efektif juga sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat (public trust)," kata Pramono.

Konferensi WAPOR Asia Pasifik 2026 berlangsung hingga 29 Juli di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Kegiatan ini diikuti 110 peserta dari 21 negara dengan pembahasan mencakup metodologi survei, kebijakan perkotaan, kohesi sosial, kesehatan mental, hingga geopolitik.