Peresmian Monumen Peristiwa Kudatuli di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Kudatuli tidak boleh dipandang hanya sekadar aksi fisik penyerangan kantor partai, melainkan cerminan dari kegelisahan penguasa saat itu terhadap suara rakyat.
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP, Andi Widjajanto, saat acara peresmian Monumen Peristiwa Kudatuli di kantor partainya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026.
Andi menegaskan bahwa peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
"Bukan sekadar yang diserang adalah kantor partai, bahkan yang diserang itu bukan pro-Megawati, yang diserang juga bukan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, yang diserang adalah akar rumput," ujar Andi.
Menurut Andi, kekhawatiran rezim kala itu bermula dari munculnya figur politik muda yang membawa kembali ingatan publik pada sosok Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno.
Ia mengatakan rezim Orde Baru (Orba) ketika itu berupaya membungkam ingatan publik terkait Bung Karno secara bertahun-tahun. Namun, aksi itu runtuh ketika dukungan publik menguat signifikan hingga puncaknya pada Pemilu 1999.
"Ibu Mega berkali-kali mengatakan ke kami, yang paling kuat, yang paling susah untuk dimatikan di negara ini adalah akar rumput. Akar rumput itu adalah kita semua," katanya.
Mengenai makna peristiwa Kudatuli bagi penguatan demokrasi, Andi menyoroti pentingnya menjaga institusi militer agar tetap berada pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara dan tidak terlibat dalam politik praktis maupun ranah sipil.
"Kudatuli adalah titik awal dari gerakan demokrasi yang semula sudah kita lihat masalahnya ketika ada pembungkaman-pembungkaman sejak Bung Karno dijatuhkan tahun 1966. Satu saja yang menjadi pesan dari Kudatuli itu, jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya," kata Andi.
Andi menambahkan bahwa fokus utama prajurit haruslah pada peningkatan kapasitas pertahanan.
"Tentara harus profesional berada menjaga pertahanan kita. Kita membayar pajak, menggaji jenderal, menggaji perwira, menggaji prajurit untuk bertugas di pertahanan," ujarnya.
Senada dengan itu, mantan Presiden yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di acara peresmian sempat mengulas pernyataan Andi Widjajanto terkait TNI.
Menurut Megawati, tentara sebenarnya lahir dari rakyat, sehingga tidak boleh berpihak untuk kepentingan politik tertentu seperti terjadi dalam peristiwa Kudatuli.
"Hai TNI, hai Polisi, kalian tuh datangnya sebetulnya, datang dari mana? Kalian itu pun sebenarnya anak rakyat yang telah diberi kesempatan untuk apa? Untuk membela rakyatmu! Camkan kata-kata saya ini!" kata Megawati.
"Jangan terjadi lagi hal-hal yang terjadi seperti waktu 30 tahun itu! Hati saya miris, mengapa pada waktu itu hanya kekuasaan yang dipikirkan? Mana kalian menyayangi rakyatmu?" demikian Megawati.
