Suasana Peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Memahami reformasi di Indonesia tidak akan pernah lengkap tanpa memahami dan mengakui peristiwa yang terjadi pada 27 Juli 1996 atau Kudatuli.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Sejarah DPP PDIP, Bonnie Triyana dalam rangkaian peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli sekaligus peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
Bonnie menegaskan bahwa meski telah berlalu tiga dekade, Kudatuli belum sepenuhnya menjadi bab sejarah yang selesai karena masih menyisakan tuntutan akan pemahaman, ingatan kolektif, dan penyelesaian yang adil.
"30 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun dalam sejarah sebuah bangsa, 30 tahun bukan waktu yang cukup untuk memastikan sebuah peristiwa telah benar-benar selesai. Ialah Kudatuli, bukan sekadar catatan penyerbuan kantor partai pada 27 Juli 1996, melainkan pemantik ditegakkannya demokrasi Indonesia yang hingga hari ini masih terus meminta dipahami, diingat, dan diselesaikan secara adil," kata Bonnie.
Ia menjelaskan bahwa peringatan tiga dekade Kudatuli tidak dirancang sebagai seremoni tahunan semata, melainkan sebagai ruang kebudayaan, pendidikan publik, dan upaya merawat ingatan kolektif bangsa.
"Peringatan tiga dekade Kudatuli tidak kami tempatkan sebagai seremoni tahunan belaka. Peringatan ini kami rancang sebagai ruang kebudayaan, ruang pendidikan publik, sekaligus ruang untuk merawat ingatan kolektif bangsa yang sering kali satu pandangan yang discontinued," ungkap Bonnie.
Legislator PDIP ini memaparkan bahwa sejak awal bulan, pihaknya telah melaporkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Yogyakarta untuk membuka diskusi mengenai seni dan demokrasi.
"Kami mengajak publik melihat bagaimana ekspresi budaya selalu menjadi bagian dari perjuangan melawan proletarianisme. Hadir pada acara itu 200 ibu seniman dan budayawan di Yogyakarta," ujarnya.
Sebagai bagian dari rangkaian peringatan, DPP PDIP menggelar berbagai kegiatan di sejumlah daerah.
Bonnie menegaskan bahwa peringatan ini juga didedikasikan untuk mengawal satu agenda yang sangat penting, yaitu mendorong agar peristiwa 27 Juli 1996 memperoleh pengakuan sebagai pelanggaran HAM berat.
"Selama bertahun-tahun, para korban dan keluarganya tidak hanya kehilangan keluarga, tetapi juga dipaksa hidup bersama ketidakpastian dan penundaan keadilan," ucapnya.
"Bagi kami, proses ini bukan hanya semata soal klasifikasi hukum. Yang jauh lebih penting adalah hadirnya pengakuan negara terhadap penderitaan para korban sekaligus komitmen agar praktik kekerasan politik tidak pernah lagi menjadi cara menyelesaikan perbedaan pendapat di Republik ini," tegas Bonnie.
Bonnie mengakhiri pidatonya dengan pesan mendalam mengenai makna kerja sejarah, kebudayaan, dan politik.
"Kami percaya bahwa kerja sejarah bukan hanya mengumpulkan arsip tetapi juga merawat ingatan. Kerja kebudayaan bukan sekadar mengenang tapi juga membangun kesadaran. Dan kerja politik yang paling bermakna bukanlah memenangkan kekuasaan melainkan memastikan demokrasi selalu berpihak kepada rakyat," pungkasnya.
Dalam acara peresmian monumen dan rangkaian peringatan ini, turut hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan putranya, Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo, beserta jajaran fungsionaris DPP PDIP. Antara lain, Sekjen Hasto Kristiyanto, Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Basuki Tjahaja Purnama, Ribka Tjiptaning, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dan Andi Widjajanto.
