Pakar komunikasi politik Effendi Gazali. (Foto: Instagram)
Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menyoroti menjamurnya sekolah berlabel internasional di Indonesia. Ia mempertanyakan legalitas serta keabsahan klaim kerja sama sekolah-sekolah tersebut dengan lembaga pendidikan asing (LPA).
Melalui video yang diunggah di akun Istagram pribadinya, Sabtu, 25 Juli 2026, Effendi mewanti-wanti para menteri dan wakil menteri di sektor pendidikan agar tidak ikut-ikutan membiarkan praktik yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
"Bagi Bapak dan Ibu Menteri dan Wakil Menteri yang terkait dengan bidang ini, jangan ikut membohongi publik," ujar Effendi melalui video di akun Instagram pribadinya dikutip Senin, 27 Juli 2026.
Secara khusus, ia menyoroti penerapan konsep Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Menurutnya, sekolah SPK di dalam negeri wajib memiliki keterkaitan nyata dan dapat diverifikasi dengan LPA mitra di luar negeri.
Keraguan Effendi muncul saat dirinya melakukan penelusuran langsung di Amerika Serikat di sela agenda Piala Dunia 2026. Ia mengamati keberadaan sejumlah sekolah yang kerap diklaim menjadi mitra sekolah internasional di Indonesia.
Hasilnya mengejutkan. Effendi menemukan sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan hingga jenjang SMA dengan mengklaim bermitra dengan LPA di AS, padahal LPA terkait di negara asalnya hanya mengelola jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK).
"Menariknya, saya sangat teliti melihat banyak sekolah di Indonesia yang katanya sekolah internasional mengacu ke Amerika, ternyata sebetulnya di Amerika ini cuma ada TK-nya. SD, SMP, dan SMA-nya tidak ada," ungkapnya.
Atas temuan itu, ia mendesak para orang tua murid untuk lebih kritis dan memverifikasi secara mandiri rekam jejak maupun situs resmi LPA yang diklaim sebagai mitra.
"Kalau Lembaga Pendidikan Asingnya tidak ada di Amerika, tidak boleh ada SPK-nya di Indonesia," tegas Effendi.
Tak hanya itu, Effendi turut menyentil sejumlah figur berlatar belakang aktivis maupun LSM yang kini berada di lingkaran pemerintahan namun terkesan tutup mata.
"Anda dulu waktu jadi LSM atau
civil society luar biasa hebat. Sekarang kok Anda ikut membohongi publik?" sentilnya.
Ia menegaskan persoalan ini bukan sekadar urusan orang kaya yang mampu membayar biaya mahal, melainkan soal kejujuran dan integritas tata kelola pendidikan nasional. Banyak orang tua yang akhirnya dirugikan akibat klaim sepihak label internasional tersebut.
"Ayo kita perbaiki kualitas bangsa Indonesia, dan kita jujur dalam pendidikan," pungkas Effendi.
