Forum Bersama (Forbes) NU 26 kembali menggelar Rembug Warga NU Seri 4 bertajuk "Merawat Jagat, Melupakan Umat? Peradaban Global Minus Pemberdayaan Lokal" . (Foto: istimewa)
Forum Bersama (Forbes) NU 26 kembali menggelar Rembug Warga NU Seri 4 bertajuk "Merawat Jagat, Melupakan Umat? Peradaban Global Minus Pemberdayaan Lokal" di Universitas Indonesia (UI) Kampus Salemba, Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026.
Diskusi publik ini menjadi kelanjutan dari rangkaian Rembug Warga NU yang sebelumnya mengulas tata kelola organisasi, pendanaan, hingga politik global di tubuh PBNU. Pada seri keempat ini, perhatian diarahkan pada keseimbangan antara narasi peradaban global dengan agenda pemberdayaan umat di tingkat akar rumput.
Ketua PBNU Periode 2015–2020, Robikin Emhas yang menjadi salah satu narasumber menegaskan bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan digelar pada akhir Agustus bulan depan tidak boleh dipahami semata sebagai arena pergantian kepemimpinan.
"Muktamar sekali lagi bukan sekadar memilih Rais Aam atau Ketua Umum. Muktamar adalah kesempatan memperbarui kontrak pengabdian, momentum mengevaluasi perjalanan organisasi, tata kelola, dan juga marwah NU," kata Robikin.
Robikin juga mengingatkan pentingnya mengakhiri konflik elite yang dinilai telah mencederai kehormatan organisasi.
"Marwah NU telah tercabik-cabik hanya karena konflik elite PBNU. Kita semuanya malu, sampean semuanya pasti merasakan. Saya termasuk yang menjadi bagian yang menanggung rasa malu itu sedemikian rupa," ujar Robikin.
Menurutnya, kebesaran Nahdlatul Ulama tidak ditentukan oleh besarnya panggung yang dimiliki, melainkan oleh manfaat yang dirasakan umat.
"Marwah NU tidak lahir dari besarnya panggung yang kita miliki, tetapi dari besarnya manfaat yang kita berikan. Peradaban tidak dibangun dengan meninggalkan umat, melainkan dengan memuliakan umat. Umat yang kuat akan melahirkan peradaban yang bermartabat," pungkasnya.
Selain Robikin Emhas, forum ini menghadirkan dua narasumber lainnya dengan perspektif yang saling melengkapi. Nyai Hj. Masruchah, MA, Sekretaris Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengurai narasi peradaban dari perspektif keadilan hakiki, advokasi kelompok rentan, serta penguatan dakwah dan pemberdayaan berbasis masyarakat.
Sementara itu, Dr. Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif PRAKARSA periode 2015–2025, hadir mengulas teknokrasi anggaran, redistribusi sumber daya PBNU, sekaligus menawarkan indikator kuantitatif Nahdlatul Ulama Sustainability Index (NUSI) sebagai instrumen untuk mengukur keberlanjutan dan dampak organisasi.
Melalui Rembug Warga NU Seri 4, Forbes NU 26 berharap ruang dialog ini dapat memperkaya gagasan menjelang Muktamar NU, sekaligus mendorong lahirnya tata kelola organisasi yang lebih akuntabel, berpihak kepada warga, serta memperkuat peran Nahdlatul Ulama dalam membangun peradaban yang berakar pada pemberdayaan umat.
