Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang mengalami kerusakan berat segera dimulai. Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp48,1 miliar untuk merehabilitasi sekolah tersebut.

"Yang kita putuskan, sekolah tersebut adalah SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 ini. Anggarannya Rp48,1 miliar," ujar Pramono, usai meninjau kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Juli 2026.

Selain SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi sejumlah sekolah lain yang mengalami kerusakan. Di antaranya SMAN 102 Jakarta dengan nilai proyek Rp67,5 miliar, SDN Cempaka Putih Barat 03 sebesar Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01 dengan anggaran mencapai Rp74,1 miliar.

Pemprov DKI menyiapkan total anggaran sekitar Rp249 miliar untuk rehabilitasi sekolah tersebut. Pembiayaan pembangunan akan menggunakan anggaran APBD Perubahan dan pembiayaan kreatif lainnya seperti KLB.

"Di empat (sekolah) ini yang kemudian kita akan memulai pembangunannya. Besok akan dirapatkan kembali, akan ditunjuk tim teknisnya, siapa yang mengawasi, dan sebagainya," ucap Pramono.

Berdasarkan data inventarisasi Dinas Pendidikan, terdapat 22 sekolah yang telah direkomendasikan untuk rehabilitasi total. Awalnya, renovasi untuk tujuh sekolah telah dialokasikan dalam APBD 2026-2027.

Namun karena kondisi bangunan empat sekolah lainnya mengkhawatirkan, Pemprov DKI pun mempercepat pembangunan di empat gedung sekolah tersebut pada tahun ini.

Dengan penambahan empat sekolah ini, total sekolah yang langsung mendapatkan penanganan pada 2026 menjadi 11 sekolah. Sedangkan sisanya akan segera ditangani pada 2027.

Adapun untuk pengerjaan pembangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 akan diawali dengan tahapan administrasi penghapusbukuan aset gedung lama pada Agustus 2026. Proses pembangunannya ditargetkan akan mulai dilakukan pada September 2026 selama 10 bulan.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi kerisauan semua, termasuk saya pribadi, karena apa pun pendidikan buat saya adalah prioritas untuk dibangun di Jakarta ini, diperbaiki," tandas Pramono.