Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Bisnis

Trump Berlakukan Tarif Baru untuk 60 Negara hingga 12,5 Persen

JUMAT, 24 JULI 2026 | 08:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) akan mulai memberlakukan tarif impor baru terhadap sekitar 60 mitra dagang pada Kamis, 23 Juli 2026, waktu setempat.

Kebijakan ini menggantikan tarif global sementara sebesar 10 persen yang sebelumnya diterapkan dan disebut mencakup hampir seluruh perdagangan barang AS dengan negara-negara tersebut.

Tarif baru itu berkisar 10-12,5 persen dan diterapkan berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974. Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), kebijakan tersebut akan mencakup sekitar 99,4 persen perdagangan AS dengan negara-negara yang menjadi sasaran. Namun, hingga saat ini pemerintah AS belum merilis daftar lengkap sekitar 60 negara yang akan dikenai tarif tersebut.


Pemerintah AS menyatakan kebijakan itu diambil karena negara-negara yang menjadi sasaran dinilai gagal mencegah praktik kerja paksa dalam perdagangan dengan Amerika Serikat. Seorang pejabat senior pemerintahan Trump menyebut langkah tersebut sebagai tindakan terbesar yang pernah dilakukan terkait hak-hak buruh internasional.

"Ini adalah tindakan hak buruh internasional paling komprehensif yang pernah diambil Amerika Serikat -- atau negara mana pun," kata seorang pejabat senior pemerintahan Trump, dikutip dari CNBC International.

Pejabat tersebut juga menegaskan tarif baru ini tidak akan ditambahkan di atas tarif baja dan aluminium yang sudah berlaku sebelumnya berdasarkan Section 232. Dengan kata lain, bea masuk tersebut berdiri sendiri dan tidak menambah tarif khusus untuk produk baja maupun aluminium.

Kebijakan terbaru ini menunjukkan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump kembali mengandalkan tarif sebagai instrumen utama dalam kebijakan perdagangannya, meski sebelumnya sempat menghadapi hambatan hukum. 

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah AS juga telah mengenakan tarif 25 persen terhadap sebagian besar impor dari Brasil serta mengumumkan tarif 50 persen untuk sejumlah produk asal Kanada yang dijadwalkan mulai berlaku bulan depan.

Pemerintahan Trump pertama kali mengusulkan tarif ini pada awal Juni setelah menyelesaikan penyelidikan mengenai dugaan praktik kerja paksa. Selain itu, pemerintah AS masih melakukan penyelidikan terpisah terhadap sekitar 16 negara terkait dugaan kelebihan kapasitas manufaktur, meski proses tersebut belum selesai.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menegaskan pemerintah akan terus menggunakan tarif sebagai bagian dari strategi perdagangan untuk memperkuat industri dalam negeri.

"Kami berkomitmen untuk terus menggunakan tarif dan menegosiasikan kesepakatan guna mendukung reindustrialisasi ekonomi kami, melindungi pekerja Amerika, meningkatkan upah mereka, serta mengurangi defisit perdagangan," ujar Greer dalam kesaksiannya di Senat.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi sebagai Pengganti Febrie

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:25

Wasekjen AMPI: Hasil Rapat Pleno IX Cacat Hukum dan Tak Punya Legitimasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:23

Danantara Mulai Bentuk Perusahaan Manajemen Aset Raksasa

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:15

Samsung Galaxy Z Fold 8 Hadirkan Desain Tipis dan Performa Tangguh

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:55

Indonesia Kecam Serangan terhadap Kapal Komersial di Laut Merah

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:34

Perbaikan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jadi PR Bersama

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:32

Panda Bond RI Laris, Pemerintah Raup Rp18,5 Triliun

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:27

Kemunculan Kabinet Bayangan Konsekuensi dari Demokrasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Iran: Trump akan Hadapi Konsekuensi jika Serangan AS Berlanjut

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Dude Harlino Kembalikan Honor Rp5,25 Miliar dari PT DSI, Sebut Bentuk Kepedulian untuk Korban

Jumat, 24 Juli 2026 | 10:50

Selengkapnya