Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Bisnis

Trump Berlakukan Tarif Baru untuk 60 Negara hingga 12,5 Persen

JUMAT, 24 JULI 2026 | 08:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) akan mulai memberlakukan tarif impor baru terhadap sekitar 60 mitra dagang pada Kamis, 23 Juli 2026, waktu setempat.

Kebijakan ini menggantikan tarif global sementara sebesar 10 persen yang sebelumnya diterapkan dan disebut mencakup hampir seluruh perdagangan barang AS dengan negara-negara tersebut.

Tarif baru itu berkisar 10-12,5 persen dan diterapkan berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974. Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), kebijakan tersebut akan mencakup sekitar 99,4 persen perdagangan AS dengan negara-negara yang menjadi sasaran. Namun, hingga saat ini pemerintah AS belum merilis daftar lengkap sekitar 60 negara yang akan dikenai tarif tersebut.


Pemerintah AS menyatakan kebijakan itu diambil karena negara-negara yang menjadi sasaran dinilai gagal mencegah praktik kerja paksa dalam perdagangan dengan Amerika Serikat. Seorang pejabat senior pemerintahan Trump menyebut langkah tersebut sebagai tindakan terbesar yang pernah dilakukan terkait hak-hak buruh internasional.

"Ini adalah tindakan hak buruh internasional paling komprehensif yang pernah diambil Amerika Serikat -- atau negara mana pun," kata seorang pejabat senior pemerintahan Trump, dikutip dari CNBC International.

Pejabat tersebut juga menegaskan tarif baru ini tidak akan ditambahkan di atas tarif baja dan aluminium yang sudah berlaku sebelumnya berdasarkan Section 232. Dengan kata lain, bea masuk tersebut berdiri sendiri dan tidak menambah tarif khusus untuk produk baja maupun aluminium.

Kebijakan terbaru ini menunjukkan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump kembali mengandalkan tarif sebagai instrumen utama dalam kebijakan perdagangannya, meski sebelumnya sempat menghadapi hambatan hukum. 

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah AS juga telah mengenakan tarif 25 persen terhadap sebagian besar impor dari Brasil serta mengumumkan tarif 50 persen untuk sejumlah produk asal Kanada yang dijadwalkan mulai berlaku bulan depan.

Pemerintahan Trump pertama kali mengusulkan tarif ini pada awal Juni setelah menyelesaikan penyelidikan mengenai dugaan praktik kerja paksa. Selain itu, pemerintah AS masih melakukan penyelidikan terpisah terhadap sekitar 16 negara terkait dugaan kelebihan kapasitas manufaktur, meski proses tersebut belum selesai.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menegaskan pemerintah akan terus menggunakan tarif sebagai bagian dari strategi perdagangan untuk memperkuat industri dalam negeri.

"Kami berkomitmen untuk terus menggunakan tarif dan menegosiasikan kesepakatan guna mendukung reindustrialisasi ekonomi kami, melindungi pekerja Amerika, meningkatkan upah mereka, serta mengurangi defisit perdagangan," ujar Greer dalam kesaksiannya di Senat.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya