Berita

Anggota Komisi II DPR Ahmad Heryawan. (Repro TVR Parlemen)

Politik

Ahmad Heryawan: Jangan PHK PPPK!

Kemendagri Harus Siapkan Solusi Menyeluruh
KAMIS, 23 JULI 2026 | 18:43 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Persoalan kemampuan fiskal daerah dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus segera mendapat solusi dari pemerintah. Jalan keluarnya dipastikan bukan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).

Anggota Komisi II DPR Ahmad Heryawan (Aher) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun solusi bersama para pemangku kepentingan agar persoalan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian bagi PPPK.

Menurut Aher, pengangkatan PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat, sementara pembayaran gaji menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Persoalan muncul ketika sejumlah daerah terdampak efisiensi APBD.


“Persoalannya, ada daerah yang terkendala membayar karena APBD mereka mengalami efisiensi,” kata Aher dalam keterangan yang diterima, Kamis 23 Juli 2026.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu menilai persoalan tersebut perlu dibahas secara komprehensif, termasuk bagi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

Politikus PKS itu menegaskan PHK bukan solusi. Pemerintah, kata dia, perlu mencari alternatif lain, seperti dukungan dari pemerintah pusat maupun penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bukan penyelesaian dengan cara PHK atau memberhentikan, tetapi melalui langkah-langkah lain," pungkas Aher.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya