Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dalam momen penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pariwisata dan Sosial di Kampus Dayeuhkolot Poltekpar NHI Bandung, Kamis 23 Juli 2026. (Foto: Humas Kemensos)
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pengembangan Sekolah Rakyat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pariwisata dan Sosial di Kampus Dayeuhkolot Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung, Kamis 23 Juli 2026.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat di Kampus Politeknik Pariwisata akan menjadi salah satu proyek Sekolah Rakyat permanen yang berdiri di atas lahan milik Kemenpar.
“Jika semua persyaratannya sudah dicukupi, insyaallah Kemen PU akan membangun sesuai standar yang telah ditetapkan,” kata Saifullah dalam keterangan tertulisnya.
Saifullah menandatangani MoU tersebut bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, serta Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb.
Menurut Saifullah, gedung permanen Sekolah Rakyat tersebut nantinya dirancang menampung sekitar 2.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Sebagai sekolah berasrama, siswa mendapat pendampingan selama 24 jam dan dukungan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, termasuk Learning Management System (LMS).
“Intinya Sekolah Rakyat ingin menghadirkan proses pembelajaran dengan lingkungan berkualitas dan mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi generasi emas tahun 2045,” kata Saifullah.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat menyasar anak-anak keluarga prasejahtera melalui penjangkauan berbasis DTSEN tanpa mekanisme pendaftaran. Prioritas diberikan kepada anak-anak putus sekolah, berisiko putus sekolah, tidak bersekolah, atau belum pernah mengenyam pendidikan.
Widiyanti turut menyampaikan komitmen Kementerian Pariwisata untuk menyediakan lahan seluas lima hektare bagi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Di Politeknik Pariwisata NHI Bandung ini akan memberikan tanah lima hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan dua hektare untuk pembangunan fasilitas olahraga yang bisa digunakan bersama dengan anak-anak NHI Bandung,” kata Widiyanti.
Selain mendukung pembangunan infrastruktur, Kementerian Pariwisata juga akan berkolaborasi dalam penguatan kualitas pendidikan dengan memberikan kurikulum pariwisata bagi siswa Sekolah Rakyat. Kesempatan melanjutkan pendidikan ke Politeknik Pariwisata juga akan dibuka melalui skema beasiswa bagi para lulusan.
“Sekolah Rakyat ini kami berikan alokasi 20 persen bisa masuk ke politeknik pariwisata dengan beasiswa,” kata Widiyanti.
