Berita

Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.

Politik

Kontroversi Posisi Duduk Jangan Ganggu Keharmonisan Prabowo-Gibran

RABU, 22 JULI 2026 | 13:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 20 Juli 2026, menuai pergunjingan karena Gibran tidak duduk semeja dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai perbedaan posisi duduk tersebut memunculkan beragam spekulasi di ruang publik. Meski demikian, ia berharap hubungan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran tetap berjalan harmonis.

Menurut Adi, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024 dan memiliki tanggung jawab politik yang sama dalam menjalankan pemerintahan.


"Harapannya tentu hubungan Presiden dan Wakil Presiden baik-baik saja. Mereka kan satu paket dalam Pilpres 2024, saling melengkapi dalam satu kepentingan politik yang sama," kata Adi melalui kanal YouTube miliknya, Rabu, 22 Juli 2026.

Adi mengatakan berbagai kontroversi dan tafsir yang berkembang di ruang publik tidak seharusnya mengganggu soliditas hubungan keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Semoga di panggung depan yang saat ini terjadi kontroversi panjang dan menimbulkan berbagai tafsir, tetapi pada saat kebersamaan di panggung belakangnya tetap kondusif," ujarnya.

Ia menegaskan, kondusivitas hubungan Presiden dan Wakil Presiden merupakan modal penting bagi stabilitas politik nasional. Menurutnya, kerja sama yang solid di tingkat kepemimpinan menjadi faktor penting agar pemerintah mampu menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang dihadapi bangsa.

"Karena apa pun judulnya, kondusivitas, persatuan politik, dan kerja sama adalah modal sosial bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar, saling bekerja sama, dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial yang dihadapi," tandasnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya