Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok RMOL)
Presiden Prabowo Subianto dinilai ingin menegaskan optimisme pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas, meski di tengah derasnya kritik, khususnya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 20 Juli 2026, merupakan pesan bahwa pemerintah tetap yakin berada di jalur yang benar dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
"Prabowo ingin menegaskan bahwa pemberian program Makan Bergizi Gratis adalah sesuatu yang positif dan tentu sangat esensial," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 21 Juli 2026.
Menurut Adi, Prabowo menyadari program MBG tidak lepas dari berbagai kritik. Bahkan, dalam pelaksanaannya sempat muncul persoalan hukum yang menyeret sejumlah pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun demikian, Adi melihat Presiden justru menggunakan momentum tersebut untuk memberikan respons terhadap kritik, terutama yang datang dari kalangan ekonom yang selama ini memprediksi kondisi ekonomi Indonesia akan memburuk.
"Prabowo memberikan kritik balik kepada para pengkritik, terutama di bidang ekonomi yang katanya selalu ada prediksi-prediksi ekonomi Indonesia akan kolaps," jelasnya.
Di hadapan seluruh menteri Kabinet Merah Putih, lanjut Adi, Prabowo ingin menunjukkan bahwa pemerintah memiliki optimisme sekaligus mencatat berbagai capaian di sektor ekonomi.
"Prabowo memberikan optimisme bahwa Indonesia per hari ini baik-baik saja," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo menegaskan tidak ada bangsa yang mampu bertahan tanpa ketahanan pangan yang kuat. Ia menyebut program MBG merupakan investasi penting untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.
Prabowo juga menyoroti derasnya kritik terhadap program tersebut, sembari membandingkannya dengan minimnya perhatian terhadap kebocoran kekayaan negara yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan adanya ketimpangan dalam cara sebagian pihak memandang persoalan bangsa.
