Indonesia Harus Contoh Karakter Jepang dalam Pemberantasan Korupsi

Karakter bangsa Jepang dalam menerapkan budaya malu sangat cocok menjadi percontohan bagi Indonesia dalam memberantas korupsi. 

Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain menyatakan Jepang menjadi negara yang paling sukses dalam menerapkan pendidikan karakter pada setiap individu dan masyarakat lewat budaya malu (shame culture). 

“Kalau di era lampau saat era perang, budaya malu di Jepang ditunjukkan saat mereka tertangkap atau terkalahkan oleh pihak musuh, mereka akan memilih untuk melakukan harakiri (seppuku) atau bunuh diri untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga mereka akibat kekalahan yang mereka alami,” ungkap Haris dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026. 

Sedangkan di era modern saat ini, Jepang saat ini punya budaya mundur dari jabatan publik, jika ia melakukan kesalahan dan penyimpangan kekuasaan. Kita sudah lihat banyaknya pejabat publik di Jepang yang mengundurkan diri karena kesalahannya,” tambahnya.

Lanjut dia, masyarakat Jepang memiliki kepekaan yang kuat terhadap dirinya, karena telah dididik sejak usia dini dengan pendidikan karakter. Sistem pendidikan di Jepang tidak hanya berkutat dengan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga penanaman sikap sejak usia dini seperti perilaku mandiri, disiplin, jujur, empati, bahkan siswa di Jepang juga dibiasakan untuk berpikir kritis dalam kegiatan belajar di sekolah. 

“Malu bagi orang Jepang merupakan dimensi tanggung jawab dan kekuatan moral serta pembatas bagi seseorang untuk bertindak. Nilai luhur ini terawat dan lestari dari generasi ke generasi yang tentunya memerlukan waktu dan proses yang panjang. Tidak mudah untuk kita tiru dengan kondisi negara dan masyarakat saat ini,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga menilai bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan aturan dan lembaga penegak hukum tanpa dibarengi dengan pembangunan kesadaran etika dan moral masyarakat.