Berita

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo.

Politik

Mafia BBM Pantura Harus Disikat Habis Demi Selamatkan Hak Nelayan

MINGGU, 19 JULI 2026 | 12:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Pantai Utara (Pantura) diminta tak lagi dibiarkan merajalela. Pemerintah didesak turun tangan membongkar jaringan pelaku yang diduga menggerogoti solar subsidi untuk nelayan.

"Kami di DPR mati-matian memperjuangkan hak rakyat. Jangan sampai hasil perjuangan itu justru dirampok dan dinikmati mafia BBM," tegas Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo kepada wartawan, Minggu, 19 Juli 2026.

Legislator asal Jawa Tengah itu mengingatkan, sejak awal dirinya telah mewanti-wanti bahwa selisih harga antara solar nelayan, BBM subsidi, dan BBM industri akan menjadi celah empuk bagi para mafia apabila pengawasannya lemah.


"Selisih harga yang sangat besar ini menjadi magnet bagi mafia. Kalau pemerintah lengah, solar subsidi pasti diselewengkan ke industri. Yang rugi nelayan, yang untung mafia," ujarnya.

Firman juga mengaku menerima laporan adanya dugaan keterlibatan sejumlah SPBU dalam praktik penyelewengan solar subsidi. Karena itu, pemerintah diminta tidak berhenti pada teguran administratif.

"Cabut izin SPBU yang bermain. Proses hukum pemiliknya. Kalau perlu sita seluruh aset hasil kejahatannya. Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM," tegas anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Menurut Firman, kebijakan pemerintah menetapkan harga solar nelayan Rp15 ribu per liter tidak akan berarti apabila distribusinya tetap dikuasai mafia. Setiap liter solar yang diselewengkan, kata dia, sama saja dengan merampas hak nelayan yang menggantungkan hidupnya dari melaut.

Karena itu, Firman mendesak Presiden bersama kementerian dan lembaga terkait segera membentuk Satgas Gabungan yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPH Migas, Polri, TNI AL, serta unsur masyarakat untuk melakukan operasi besar-besaran di wilayah Pantura.

"Jangan beri ruang sedikit pun bagi mafia BBM. Tangkap aktor intelektualnya, bongkar jaringannya dari hulu sampai hilir, dan pastikan setiap tetes solar subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan, bukan ke kantong mafia," pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya