Berita

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo.

Politik

Mafia BBM Pantura Harus Disikat Habis Demi Selamatkan Hak Nelayan

MINGGU, 19 JULI 2026 | 12:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Pantai Utara (Pantura) diminta tak lagi dibiarkan merajalela. Pemerintah didesak turun tangan membongkar jaringan pelaku yang diduga menggerogoti solar subsidi untuk nelayan.

"Kami di DPR mati-matian memperjuangkan hak rakyat. Jangan sampai hasil perjuangan itu justru dirampok dan dinikmati mafia BBM," tegas Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo kepada wartawan, Minggu, 19 Juli 2026.

Legislator asal Jawa Tengah itu mengingatkan, sejak awal dirinya telah mewanti-wanti bahwa selisih harga antara solar nelayan, BBM subsidi, dan BBM industri akan menjadi celah empuk bagi para mafia apabila pengawasannya lemah.


"Selisih harga yang sangat besar ini menjadi magnet bagi mafia. Kalau pemerintah lengah, solar subsidi pasti diselewengkan ke industri. Yang rugi nelayan, yang untung mafia," ujarnya.

Firman juga mengaku menerima laporan adanya dugaan keterlibatan sejumlah SPBU dalam praktik penyelewengan solar subsidi. Karena itu, pemerintah diminta tidak berhenti pada teguran administratif.

"Cabut izin SPBU yang bermain. Proses hukum pemiliknya. Kalau perlu sita seluruh aset hasil kejahatannya. Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM," tegas anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Menurut Firman, kebijakan pemerintah menetapkan harga solar nelayan Rp15 ribu per liter tidak akan berarti apabila distribusinya tetap dikuasai mafia. Setiap liter solar yang diselewengkan, kata dia, sama saja dengan merampas hak nelayan yang menggantungkan hidupnya dari melaut.

Karena itu, Firman mendesak Presiden bersama kementerian dan lembaga terkait segera membentuk Satgas Gabungan yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPH Migas, Polri, TNI AL, serta unsur masyarakat untuk melakukan operasi besar-besaran di wilayah Pantura.

"Jangan beri ruang sedikit pun bagi mafia BBM. Tangkap aktor intelektualnya, bongkar jaringannya dari hulu sampai hilir, dan pastikan setiap tetes solar subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan, bukan ke kantong mafia," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya