Berita

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo.

Politik

Mafia BBM Pantura Harus Disikat Habis Demi Selamatkan Hak Nelayan

MINGGU, 19 JULI 2026 | 12:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Pantai Utara (Pantura) diminta tak lagi dibiarkan merajalela. Pemerintah didesak turun tangan membongkar jaringan pelaku yang diduga menggerogoti solar subsidi untuk nelayan.

"Kami di DPR mati-matian memperjuangkan hak rakyat. Jangan sampai hasil perjuangan itu justru dirampok dan dinikmati mafia BBM," tegas Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo kepada wartawan, Minggu, 19 Juli 2026.

Legislator asal Jawa Tengah itu mengingatkan, sejak awal dirinya telah mewanti-wanti bahwa selisih harga antara solar nelayan, BBM subsidi, dan BBM industri akan menjadi celah empuk bagi para mafia apabila pengawasannya lemah.


"Selisih harga yang sangat besar ini menjadi magnet bagi mafia. Kalau pemerintah lengah, solar subsidi pasti diselewengkan ke industri. Yang rugi nelayan, yang untung mafia," ujarnya.

Firman juga mengaku menerima laporan adanya dugaan keterlibatan sejumlah SPBU dalam praktik penyelewengan solar subsidi. Karena itu, pemerintah diminta tidak berhenti pada teguran administratif.

"Cabut izin SPBU yang bermain. Proses hukum pemiliknya. Kalau perlu sita seluruh aset hasil kejahatannya. Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM," tegas anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Menurut Firman, kebijakan pemerintah menetapkan harga solar nelayan Rp15 ribu per liter tidak akan berarti apabila distribusinya tetap dikuasai mafia. Setiap liter solar yang diselewengkan, kata dia, sama saja dengan merampas hak nelayan yang menggantungkan hidupnya dari melaut.

Karena itu, Firman mendesak Presiden bersama kementerian dan lembaga terkait segera membentuk Satgas Gabungan yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPH Migas, Polri, TNI AL, serta unsur masyarakat untuk melakukan operasi besar-besaran di wilayah Pantura.

"Jangan beri ruang sedikit pun bagi mafia BBM. Tangkap aktor intelektualnya, bongkar jaringannya dari hulu sampai hilir, dan pastikan setiap tetes solar subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan, bukan ke kantong mafia," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Kejagung Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi BGN

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:12

Karhutla Tak Cukup Dipadamkan, Harus Dicegah dan Diusut

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:00

Bung Karno Sang Orator

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:38

Tangis Megawati Pecah saat Wajah Bung Karno Muncul di Langit Gelora Bung Tomo

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:20

Jangan Takut, tapi Tetap Waspada soal Isu Rusuh Agustus Jilid II

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:07

15 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Pelimpahan Nomor Porsi Haji 2026 Diperiksa

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:33

Tim Hukum Hukum Ungkap 30 Pelanggaran Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:20

DSI Resmi Beroperasi, Ini Jajaran Direksi dan Komisarisnya

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:02

Soekarno Cup 2026 Libatkan 400 Talenta Muda

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:31

Mustahil Sjafrie Larang Mahasiswi Unhan Berjilbab

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya