Berita

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo.

Politik

Mafia BBM Pantura Harus Disikat Habis Demi Selamatkan Hak Nelayan

MINGGU, 19 JULI 2026 | 12:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Pantai Utara (Pantura) diminta tak lagi dibiarkan merajalela. Pemerintah didesak turun tangan membongkar jaringan pelaku yang diduga menggerogoti solar subsidi untuk nelayan.

"Kami di DPR mati-matian memperjuangkan hak rakyat. Jangan sampai hasil perjuangan itu justru dirampok dan dinikmati mafia BBM," tegas Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo kepada wartawan, Minggu, 19 Juli 2026.

Legislator asal Jawa Tengah itu mengingatkan, sejak awal dirinya telah mewanti-wanti bahwa selisih harga antara solar nelayan, BBM subsidi, dan BBM industri akan menjadi celah empuk bagi para mafia apabila pengawasannya lemah.


"Selisih harga yang sangat besar ini menjadi magnet bagi mafia. Kalau pemerintah lengah, solar subsidi pasti diselewengkan ke industri. Yang rugi nelayan, yang untung mafia," ujarnya.

Firman juga mengaku menerima laporan adanya dugaan keterlibatan sejumlah SPBU dalam praktik penyelewengan solar subsidi. Karena itu, pemerintah diminta tidak berhenti pada teguran administratif.

"Cabut izin SPBU yang bermain. Proses hukum pemiliknya. Kalau perlu sita seluruh aset hasil kejahatannya. Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM," tegas anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Menurut Firman, kebijakan pemerintah menetapkan harga solar nelayan Rp15 ribu per liter tidak akan berarti apabila distribusinya tetap dikuasai mafia. Setiap liter solar yang diselewengkan, kata dia, sama saja dengan merampas hak nelayan yang menggantungkan hidupnya dari melaut.

Karena itu, Firman mendesak Presiden bersama kementerian dan lembaga terkait segera membentuk Satgas Gabungan yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPH Migas, Polri, TNI AL, serta unsur masyarakat untuk melakukan operasi besar-besaran di wilayah Pantura.

"Jangan beri ruang sedikit pun bagi mafia BBM. Tangkap aktor intelektualnya, bongkar jaringannya dari hulu sampai hilir, dan pastikan setiap tetes solar subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan, bukan ke kantong mafia," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Bursa Asia Ambruk, Saham Teknologi Berguguran

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:30

Nasdaq Tertekan, Investor Wall Street Waspadai Inflasi AS

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:17

Bidik Pasar Modal, Dua BUMD DKI Konsultasikan Rencana IPO ke OJK

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:06

Delta Tunda Penerbangan ke Arab Saudi Usai Serangan Riyadh hingga 2027

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:46

Logam Mulia Tertekan Dolar Jelang Rilis Inflasi Amerika Serikat

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:29

Pasar Eropa Hijau Didorong Saham Perbankan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:13

Drone Seeder Solusi Reklamasi Lahan Pascatambang, SOP Masih Digodok

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:56

Republik Konoha dan Krisis Ketiga

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:23

Olahan Sagu Inovasi TEP IPB University Ramaikan Festival Kali Maro IV Merauke

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:57

Ijazah bagi Kekuasaan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:27

Selengkapnya