Berita

Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Trenggono. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Tata Kelola 27 Ribu SPPG Bakal Dikocok Ulang BGN

SABTU, 18 JULI 2026 | 01:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bakal melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Trenggono, menegaskan bahwa moratorium atau penghentian sementara yang dilakukan bukan berarti mengakhiri kerja sama secara permanen. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil agar BGN memiliki waktu untuk memperbaiki tata kelola program.

"Kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara. Kita berikan waktu dong untuk menata kembali," kata Trenggono, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.


Trenggono mengurai bahwa proses penataan akan mencakup sekitar 27 ribu SPPG yang akan diperiksa kembali untuk memastikan seluruhnya berjalan sesuai standar yang ditetapkan BGN.

"Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain seperti yang 3T ini, kemudian yang lainnya juga akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya," ujarnya.

Menurut Trenggono, evaluasi juga akan menyasar SPPG yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berlangsung lebih optimal di seluruh daerah.

Di tengah proses pembenahan tersebut, BGN memastikan tetap membuka ruang komunikasi dengan para mitra. Namun, dialog akan dilakukan setelah proses penataan berjalan agar pembahasan dapat berlangsung lebih efektif.

"Jadi sekali lagi, tolong mungkin para mitra juga bukannya kita tidak mau berkomunikasi, tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik," demikian Trenggono.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya