Suasana RDP Komisi IX DPR dengan BGN. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp1,6 triliun yang berasal dari pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, saat BGN masih dipimpin Dadan Hindayana.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Namun, pembayaran belum dapat dilakukan dan akan diselesaikan melalui mekanisme tunggakan pada DIPA Tahun Anggaran 2026.
“Tunggakan tahun 2025. Ada Rp1,6 triliun yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan, namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026," ungkap Agustina dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.
Menurut Agustina, pembayaran belum bisa dilakukan karena masih harus melalui proses reviu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tapi ada beberapa ketentuan yang disyaratkan agar di-review terlebih dahulu. Ada nilai tertentu yang harus di-review oleh KPA, ada nilai tertentu yang harus di-review oleh inspektorat, ada nilai tertentu yang harus direview oleh BPKP. Ini yang masih dalam proses," jelasnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak ketiga yang hingga kini belum menerima pembayaran.
“Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses," kata Agustina.
Dalam rapat itu terungkap, dari total tunggakan Rp1,6 triliun, baru sekitar Rp870,5 miliar yang telah terverifikasi sebagai utang BGN. Sementara sekitar Rp743,3 miliar lainnya masih dalam proses verifikasi.
Adapun rincian tunggakan tersebut meliputi belanja bahan Rp16,1 miliar, sertifikasi SPPG Rp111,6 miliar, jasa konsultan Rp200 juta, sewa kendaraan insidentil Rp121,9 juta, honor narasumber Rp812,9 juta.
Kemudian, jasa lainnya seperti event organizer (EO) dan publikasi Rp330 miliar, utang kepada Universitas Pertahanan (Unhan) Rp7,3 miliar, perjalanan dinas Rp684,3 juta, bantuan pemerintah MBG Rp100,6 miliar, serta belanja modal atau aset sebesar Rp1,04 triliun.
"Nah ini mohon maaf kami mungkin masih banyak hutang ke tempat lain, jasa lainnya, ada EO, publikasi dan sebagainya Rp330 M (Miliar)," ujarnya.
Meski demikian, Agustina memastikan seluruh tunggakan tersebut akan diselesaikan pada tahun ini.
"Totalnya Rp1,609 (triliun). Tapi InsyaAllah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini," pungkasnya.
