Berita

Ilustarsi

Politik

Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Harus Dihukum Tegas

JUMAT, 17 JULI 2026 | 14:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aparat penegak hukum harus memberikan sanksi tegas kepada oknum praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui modus "ambil jatah" sistematis. 

Temuan data digitalisasi Pertamina per Maret 2026 mengungkap adanya kendaraan melakukan pengisian BBM hingga 82 kali dalam sebulan dengan total volume mencapai 4.992 liter.

Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis. Ratna menegaskan bahwa tindakan ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan terorganisir yang merampas hak masyarakat kecil.


"Fenomena ini sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan adanya modus yang dirancang secara sistematis untuk mengakali aturan. Pelaku seperti ini harus dihukum tegas karena telah menyalahgunakan subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat," ujar Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, di Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu mempertanyakan efektivitas sistem digitalisasi SPBU yang selama ini digadang-gadang mampu mengawasi distribusi energi secara akurat. 

Dia mendesak PT Pertamina dan BPH Migas menjelaskan mengapa pola transaksi janggal tersebut baru terdeteksi setelah berlangsung dalam waktu lama, tanpa adanya sistem early warning yang dapat memblokir transaksi mencurigakan secara real-time.

"Yang menjadi pertanyaan, mengapa sistem baru mengetahui setelah kasus ini terjadi? Apakah memang belum ada mekanisme early warning yang bisa langsung membaca pola pengisian yang tidak wajar? Padahal transaksi dilakukan berulang kali dan memiliki pola yang sama," tegasnya.

Ratna menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan (logging), tetapi juga instrumen pencegahan (prevention). Ia mengingatkan bahwa kegagalan sistem dalam memblokir transaksi mencurigakan berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah masif.

"Jangan sampai digitalisasi hanya menjadi alat pencatatan, tetapi gagal menjadi instrumen pencegahan. Negara harus hadir memastikan setiap liter BBM bersubsidi sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan secara ilegal," pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya