Berita

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, Erna Sari Dewi. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Pulau Baai Butuh Solusi Permanen, Bukan Pengerukan Berulang

JUMAT, 17 JULI 2026 | 09:39 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Penanganan sedimentasi di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, dinilai tidak bisa terus bergantung pada pengerukan alur pelayaran. 

Pemerintah didorong segera menyiapkan solusi jangka panjang agar persoalan yang berulang selama puluhan tahun itu dapat diselesaikan secara permanen.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi, pengerukan yang saat ini dilakukan memang menjadi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025, tetapi langkah tersebut hanya bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan.


"Kalau bukan karena Inpres, mungkin Pelabuhan Pulau Baai tidak dikeruk lagi. Padahal sedimentasi di alur pelayaran ini sudah menjadi persoalan klasik," ujarnya, dikutip Jumat, 17 Juli 2026.

Karena itu, Erna meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mulai mengkaji teknologi sand bypassing atau metode lain yang mampu mengatasi sedimentasi secara berkelanjutan, sehingga pemerintah tidak perlu terus melakukan pengerukan berkala.

"Kami membutuhkan solusi jangka panjang, jangan terus-menerus mengandalkan pengerukan. Harus ada metode lain yang bisa menyelesaikan sedimentasi secara permanen," tegasnya.

Selain itu, Erna juga mendorong pemerintah melanjutkan pendalaman alur Pelabuhan Pulau Baai hingga mencapai minus 12 meter sesuai rencana lanjutan dalam Instruksi Presiden.

Menurutnya, kedalaman alur saat ini yang sekitar minus 6,5 meter low water spring (LWS) masih membatasi kapal yang dapat bersandar. Jika alur diperdalam hingga minus 12 meter, kapal berkapasitas di atas 20.000 gross ton (GT) dapat masuk ke Pelabuhan Pulau Baai.

"Kalau kapal-kapal besar bisa masuk, biaya logistik akan turun dan ekonomi daerah bisa berkembang. Karena itu kami membutuhkan keadilan pembangunan untuk Bengkulu," katanya.


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya