Berita

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, Erna Sari Dewi. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Pulau Baai Butuh Solusi Permanen, Bukan Pengerukan Berulang

JUMAT, 17 JULI 2026 | 09:39 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Penanganan sedimentasi di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, dinilai tidak bisa terus bergantung pada pengerukan alur pelayaran. 

Pemerintah didorong segera menyiapkan solusi jangka panjang agar persoalan yang berulang selama puluhan tahun itu dapat diselesaikan secara permanen.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi, pengerukan yang saat ini dilakukan memang menjadi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025, tetapi langkah tersebut hanya bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan.


"Kalau bukan karena Inpres, mungkin Pelabuhan Pulau Baai tidak dikeruk lagi. Padahal sedimentasi di alur pelayaran ini sudah menjadi persoalan klasik," ujarnya, dikutip Jumat, 17 Juli 2026.

Karena itu, Erna meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mulai mengkaji teknologi sand bypassing atau metode lain yang mampu mengatasi sedimentasi secara berkelanjutan, sehingga pemerintah tidak perlu terus melakukan pengerukan berkala.

"Kami membutuhkan solusi jangka panjang, jangan terus-menerus mengandalkan pengerukan. Harus ada metode lain yang bisa menyelesaikan sedimentasi secara permanen," tegasnya.

Selain itu, Erna juga mendorong pemerintah melanjutkan pendalaman alur Pelabuhan Pulau Baai hingga mencapai minus 12 meter sesuai rencana lanjutan dalam Instruksi Presiden.

Menurutnya, kedalaman alur saat ini yang sekitar minus 6,5 meter low water spring (LWS) masih membatasi kapal yang dapat bersandar. Jika alur diperdalam hingga minus 12 meter, kapal berkapasitas di atas 20.000 gross ton (GT) dapat masuk ke Pelabuhan Pulau Baai.

"Kalau kapal-kapal besar bisa masuk, biaya logistik akan turun dan ekonomi daerah bisa berkembang. Karena itu kami membutuhkan keadilan pembangunan untuk Bengkulu," katanya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya