Berita

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni di KPK. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Hukum

KPK Rampungkan Analisis Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli

Hasilnya Masih Dirahasiakan
KAMIS, 16 JULI 2026 | 22:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait penerimaan amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, proses analisis tersebut telah selesai sebelum batas waktu maksimal 30 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

"Dalam rentang waktu sekitar kurang dari dua minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam, 16 Juli 2026.


Meski demikian, Budi menegaskan KPK tidak dapat membuka isi hasil analisis tersebut kepada publik.

"Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti," ujarnya.

Menurut Budi, surat balasan kepada Menhut Raja Juli diterbitkan setelah Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik berkoordinasi dengan unit-unit terkait di internal KPK.

"Tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK untuk kemudian menerbitkan surat balasan yang merupakan hasil verifikasi atas laporan gratifikasi Pak Menhut," ungkapnya.

Budi menjelaskan, dalam proses analisis, KPK menggunakan Peraturan KPK nomor 1/2026, termasuk Pasal 14, sebagai salah satu dasar penilaian.

Dalam ketentuan tersebut, salah satu kondisi yang diatur adalah laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila objek yang dilaporkan diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

"Nah itu juga menjadi salah satu basis analisis tentunya," terang Budi.

Namun saat ditanya apakah penggunaan Pasal 14 tersebut berarti laporan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu tidak dapat ditindaklanjuti, Budi enggan memberikan konfirmasi.

"Untuk hasilnya kami tidak bisa menyampaikan. Namun yang pasti dalam proses verifikasi, analisis, dan juga koordinasi dengan tim internal KPK, salah satu basis aturan yang digunakan adalah Pasal 14 Perkom 1 Tahun 2026," tegasnya.

Laporan penolakan gratifikasi tersebut berkaitan dengan pengakuan Menhut Raja Juli yang menerima sebuah amplop dari Suhardiman  saat pertemuan di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada 2 Juni 2026. Amplop itu kemudian dikembalikan pada 12 Juni 2026 dan dilaporkan ke KPK pada 3 Juli 2026.

Di sisi lain, penyidik KPK masih terus mengembangkan perkara dugaan suap jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing, termasuk mendalami dugaan bahwa uang yang diberikan kepada Raja Juli berasal dari pengumpulan dana anggota Koperasi Unit Desa (KUD) untuk pengurusan pelepasan kawasan hutan.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya