Berita

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus. (Foto: YouTube TV Parlemen)

Politik

Deddy Sitorus Cecar Tito soal Manfaat Capaian Penyerapan Anggaran ke Rakyat

KAMIS, 16 JULI 2026 | 19:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Capaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai 99,46 persen, tidak serta merta lolos dari kritik anggota legislatif, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus menilai capaian Kemendagri dalam realisasi anggaran memang merupakan prestasi, namun persentase menurutnya bukan menjadi tolok ukur utama keberhasilan.

“Kalau melihat dari apa namanya penyerapan anggaran, saya kira semua luar biasa. Apalagi Kemendagri 99 persen, IKN juga sama, DKPP juga sama. Kita lagi bahas anggaran. Saya sebenarnya ingin diskusi kita ke arah yang lebih luas dari sekadar penyerapan anggaran,” ujar dia di hadapan Tito dan pimpinan Raker, yakni Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, Arya Bima, dan Zulfikar Arse Sadikin.


Legislator PDIP ini memandang, penggunaan anggaran yang terealisasi seharusnya menjadi yang diperhatikan, karena berkaitan erat dengan seberapa berdampak anggaran digunakan oleh kementerian/lembaga (K/L).

“Kita bicara harusnya tentang KPI (key performance index), kita bicara tentang mimpi yang berhasil diwujudkan, rencana yang kemudian menyumbang pada performa yang lebih baik dari negara ini daripada sekadar hanya bicara anggarannya gitu,” tuturnya.

Menurutnya, pemaparan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian dalam Raker hari ini, tidak menjelaskan dampak anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan senilai Rp3,79 triliun dengan realisasi Rp3,76 triliun.

“Tidak ada kelihatannya di sini. Jadi saya tidak tahu apakah akan ada waktunya kemudian ketika kita bicara. Karena saya belajar bahwa dalam penyusunan rencana, anggaran ini kan hanya bagian dari sebuah pandangan strategis kan, untuk kita mencapai sesuatu di masa depan gitu Pak Menteri. Jadi ya pasti based-nya kan strategic planning gitu,” tegasnya.

Akan tetapi, Deddy menjelaskan bahwa kritiknya tersebut dalam rangka memastikan dampak penggunaan anggaran dapat dirasakan masyarakat, tidak sekadar direalisasikan tanpa output yang belas.

“Kita pengen tahu kemarin 98 persen itu asumsi risikonya apa aja, tantangannya apa aja kan gitu nih supaya dalam penyusunan anggaran ke depan ini kita bisa lebih efektif, lebih efisien, dan lebih berdampak gitu,” tandasnya.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya