Masalah Sistem Kelistrikan, DPR: Kebutuhan dan Pasokan Tidak Sinkron

Pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Sumatera dan Jawa-Bali di pertengahan 2026 menjadi sorotan utama dalam Discourse Forum yang diselenggarakan Reform Syndicate.

Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto yang hadir sebagai pembicara, menyampaikan ada ketidaksinkronan antara kebutuhan dan pasokan. 

Disampaikan Sugeng, kebutuhan PLN terhadap batubara untuk pembangkit listrik sebesar 154 juta ton per tahun, dengan pemerintah memberikan penugasan 180-190 juta ton.

"Namun di saat yang sama, pemerintah baru berhasil menandatangani sekitar 134 juta ton. Ini jelas menimbulkan defisit pasokan,” ujar Sugeng dalam keterangan tertulis, Kamis 16 Juni 2026.

Menurut politisi Partai Nasdem ini pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan kerapuhan infrastruktur dan sistem. 

Karena itu, katanya, melalui Komisi XII,  dia berkomitmen mendorong audit menyeluruh rantai pasok batubara, dan perbaikan regulasi agar Domestic Market Obligation (DMO) benar-benar terlaksana.

Sementara itu, Direktur Reform Syndicate Muhammad Jusrianto, melalui sambutannya, menekankan akan pentingnya melihat krisis kelistrikan secara komprehensif. 

Menurutnya, krisis listrik tidak bisa diartikan sederhana hanya soal lampu padam. 

"Ini adalah sinyal kuat bahwa sistem kelistrikan nasional dan pasokan energi nasional mempunyai masalah struktural, mulai dari ketergantungan batubara hingga koordinasi antar lembaga yang belum optimal,” pungkasnya.