Penyerapan anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2025 kemarin, diklaim sebagai satu keberhasilan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, karena memperoleh penghargaan dalam realisasinya.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Dia mengurai di hadap 3 pimpinan Raker yakni Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, Arya Bima, dan Zulfikar Arse Sadikin, bahwa Kemendagri mulanya mendapat pagu Rp2,17 triliun, setelah dilakukan pemotongan dari sebelumnya Rp4,79 triliun untuk penerapan kebijakan efisiensi.
“Dalam pelaksanaan anggaran terdapat relaksasi anggaran, penambahan anggaran dari Kemenkeu totalnya sebesar Rp1,17 triliun sehingga pagu efektif Kemendagri tahun 2025 menjadi Rp3,79 triliun,” ujar Tito.
Mantan Kapolri ini mengurai, penambahan itu diperlukan untuk kebutuhan infrastruktur teknologi informasi komunikasi Dukcapil sebesar Rp516 miliar. Selain itu, juga belanja yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda Rp252 miliar.
“Kemudian belanja operasional dan kegiatan prioritas sumber dana dari rupiah murni sebesar Rp147,4 miliar, kegiatan untuk mendukung pelaksanaan prioritas Presiden di daerah sebesar Rp106,7 miliar, penguatan layanan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD sebesar Rp43,08 miliar,” urainya.
“Kemudian tambahan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan pada IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) sebesar Rp28 miliar, dan melaksanakan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 sebesar Rp4,67 miliar,” sambung dia.
Dalam realisasinya, Tito menyebut anggaran senilai Rp3,79 triliun salah satunya digunakan mencapai target PNBP Kemendagri yang berhasil mencapai 225 persen, karena dari nilai awal yang ditetapkan Rp545 miliar menjadi Rp1.22 triliun.
“Tapi ini anggaran ini semuanya masuk kepada langsung Kementerian Keuangan tidak melalui Kemendagri,” tegasnya.
Tito merinci, target realisasi untuk PNBP berdasarkan per unit kerja eselon 1, yang terbanyak adalah dari Dukcapil sebesar targetnya Rp464 miliar tapi realisasinya adalah Rp1,1 triliun yang bersumber dari jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
Kemudian target untuk BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Rp57,7 miliar, realisasinya Rp66,4 miliar atau di atas target 114 persen. PNBP dari Kesekjenan dan IPDN target Rp19,2 miliar, realisasinya Rp23,75 miliar atau 123 persen.
Kemudian target PNBP di Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp737 juta, realisasinya Rp23,7 miliar atau 3.000 persen melebihi target, bersumber dari jasa penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi aparatur desa.
Selain itu, PNBP Ditjen Bina Pembangunan Daerah nol, tapi realisasi Rp6,52 miliar yang bersumber dari pendapatan sewa gedung pertemuan.
“Realisasi dari Rp3,79 triliun tersebut, di akhir tahun Kemendagri menyerap sebesar Rp3,76 triliun atau sebesar 99,46 persen,” ungkap Tito.
Lebih lanjut, penggagas Densus 88 ini mengklaim capaian tersebut juga dapat dianggap berhasil karena memperoleh predikat dari lembaga-lembaga terkait.
“Mengenai prestasi atas kinerja program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah Wajar Tanpa Pengecualian dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014,” paparnya.
Selain itu, Tito menyebut prestasi atas kinerja program beberapa juga diberikan penghargaan, yaitu nilai kinerja anggaran Kemendagri dengan nilai sebesar 94,69 atau tergolong sangat baik dari Kementerian Keuangan.
Sementara dari Kementerian PAN-RB, lanjut Tito, diperoleh tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau AKIP tahun 2025 dengan nilai 78,99 atau predikat Sangat Baik, meningkat dari tahun 2024 itu 77,90.
“Selanjutnya Kementerian PAN-RB juga menilai indeks reformasi birokrasi, apakah sudah dilakukan perbaikan atau reformasi dalam bidang birokrasi sebesar 91,01 nilainya atau masuk kategori A, meningkat dibanding 2024 88,92,” tuturnya.
“Selanjutnya dari Kementerian Bappenas juga melakukan penilaian tentang indeks perencanaan pembangunan nasional 2025. Nilai yang diperoleh Kemendagri adalah 96,93 atau predikat sangat baik,” demikian Tito menambahkan.
