Potensi Kehilangan Ribuan Triliun, DPR Dorong Audit Cegah Kebocoran Fiskal

Potensi fiskal negara dinilai masih banyak yang belum tergarap optimal. Kebocoran dari sisi penerimaan, pengelolaan sumber daya alam, hingga belanja negara membuat APBN kehilangan daya dorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, penguatan pengawasan sejak awal dinilai penting agar kebocoran dapat dicegah sebelum berdampak pada keuangan negara.

Anggota Komisi XI DPR Harris Turino Kurniawan, mengatakan persoalan utama bukan terletak pada minimnya aturan, melainkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

“Kalau kita lihat instrumen hukum di Indonesia sudah komplit sekali sebenarnya dan mampu untuk mencegah ini. Persoalannya memang pada penegakan hukumnya dan dari sisi pengawasannya,” kata Harris dalam Dialektika Demokrasi bertema Strategi Kebijakan Publik Dalam Mencegah Kebocoran Fiskal Negara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026. 

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mendorong agar audit dilakukan lebih preventif, bukan hanya setelah persoalan muncul. Ia mencontohkan temuan BPKP yang mencapai lebih dari 1.100 kasus berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

“Seharusnya ini bisa berperan lebih awal, bukan hanya post audit, tapi pre audit dalam hal monitoring, assurance, review, sehingga kebocoran-kebocoran bisa lebih awal dideteksi,” ujarnya.

Selain itu, Harris menyoroti masih besarnya ekonomi bawah tanah (underground economy), seperti peredaran rokok ilegal dan impor borongan, yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah menambahkan, kebocoran fiskal tidak hanya terjadi dari sisi penerimaan, tetapi juga pengelolaan belanja negara.

“Potensi penerimaan yang tidak diterima itu mencapai ribuan triliun, akumulasi beberapa dekade. Kalau ini tidak dibereskan, kita akan terus mengalami kebocoran,” kata Piter.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam juga perlu dibenahi agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat. Selain regulasi, ia menilai penguatan budaya antikorupsi menjadi bagian penting dalam mencegah kebocoran fiskal.

“Kalau kita bicara tentang kebocoran dari sisi penerimaan ataupun pengeluaran, dua-duanya bicara tentang satu hal, yaitu korupsi,” pungkasnya.