Berita

Gedung Bank Indonesia (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

PFII Jadi Instrumen Baru Perkuat Sektor Eksternal dan Daya Tarik Investasi

KAMIS, 16 JULI 2026 | 10:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor eksternal nasional sekaligus meningkatkan daya tarik investasi. 

Bank Indonesia (BI) mendukung penuh inisiatif pemerintah tersebut karena diyakini dapat membantu mengatasi defisit neraca jasa yang selama ini membebani neraca pembayaran Indonesia.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengatakan Indonesia selama ini konsisten mencatat surplus perdagangan barang. Namun, defisit di sektor jasa masih menjadi tantangan utama bagi kinerja sektor eksternal.


"Tantangan terbesar ekonomi kita saat ini ada di sektor eksternal. Selama ini kita sudah mempunyai surplus dalam perdagangan barang, tetapi untuk jasa kita masih defisit," ujar Destry dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu 15 Juli 2026.

Menurutnya, kehadiran PFII diharapkan tidak hanya memperbaiki struktur neraca pembayaran, tetapi juga menjadi magnet bagi masuknya investasi asing, baik investasi portofolio untuk memperkuat likuiditas pasar keuangan maupun investasi langsung (foreign direct investment/FDI) ke sektor riil.

Destry menilai investasi di sektor riil memiliki dampak jangka panjang karena mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain mendukung pembentukan PFII, BI juga menyambut positif pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Penyatuan pengelolaan ekspor sumber daya alam dinilai dapat memperbaiki tata kelola perdagangan dengan menekan praktik manipulasi seperti under-invoicing dan transfer pricing.

Menurut Destry, upaya tersebut akan semakin efektif jika didukung keberadaan bursa mineral yang dapat menciptakan sistem transaksi yang lebih transparan, akurat, dan berlangsung secara real-time. Dengan demikian, nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam Indonesia diharapkan dapat dioptimalkan bagi perekonomian nasional.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya