Anggota DPR Fraksi Nasdem, Yoyok Riyo Sudibyo. (Foto: Dok. Fraksi Nasdem)
Kementerian UMKM memastikan program pemberdayaan benar-benar mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha di lapangan, bukan hanya tercermin dari capaian angka serapan anggaran.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Menurut Yoyok, keberhasilan program UMKM harus diukur dari perubahan nyata yang dirasakan pelaku usaha. Sebab kondisi ekonomi saat ini masih menjadi tantangan bagi banyak pelaku UMKM sehingga pemerintah perlu memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak.
"Dari serapan anggaran ini memang memacu UMKM untuk naik kelas. Tetapi Bapak harus memastikan naik kelas UMKM itu bukan hanya di angka-angka. Harus dipastikan di lapangan bahwa UMKM benar-benar naik kelas, karena kita tahu kondisi saat ini masih sulit," ujar Yoyok.
Yoyok juga meminta Kementerian UMKM mempercepat pelaksanaan program kewirausahaan pada semester kedua tahun 2026. Ia menyoroti realisasi program yang menurutnya masih perlu ditingkatkan agar mampu mendorong pertumbuhan UMKM secara lebih optimal.
Ia juga memberikan perhatian terhadap program SAPA UMKM yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi layanan kepada pelaku usaha. Menurutnya, program tersebut perlu segera diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan hingga ke pelosok desa.
"SAPA UMKM ini program yang luar biasa. Tolong dipercepat dan dibumikan. Banyak pelaku UMKM di desa yang belum semuanya memahami teknologi. Program ini harus benar-benar bisa diakses masyarakat karena yang dibutuhkan saat ini adalah transparansi," katanya.
Yoyok berharap keberhasilan aplikasi SAPA UMKM dapat menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain dalam membangun pelayanan publik yang terbuka dan mudah diakses masyarakat.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa kebutuhan utama pelaku UMKM bukan hanya kemudahan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan setelah pembiayaan diberikan.
"Harapan rakyat itu sederhana. Mereka membutuhkan kemudahan mengakses KUR, tetapi yang lebih penting adalah pendampingan yang berkelanjutan. Jangan hanya bertemu sekali, setelah itu ditinggalkan. Pendampingan inilah yang dibutuhkan agar UMKM benar-benar berkembang," tegas Yoyok.
