Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah. (Foto: Dokumentasi Kemenkeu)
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) memastikan pendanaan untuk mendukung implementasi program mandatori biodiesel B50 tetap aman.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohamnad Alfansyah mengatakan, kebutuhan dana operasional program B50 diproyeksikan berada di kisaran Rp32,3 triliun.
Namun, likuiditas yang dimiliki dinilai masih cukup untuk membiayai seluruh program prioritas di sektor sawit, dan tidak akan mengurangi alokasi bagi program-program strategis lainnya.
Ia menjelaskan, pendanaan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga kegiatan riset kelapa sawit tetap menjadi prioritas BPDP.
"(Kesiapan dana) BPDP siap support saja," tegas Alfansyah di Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026.
“PSR, sarpras, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya," sambungnya.
Selain mendukung implementasi B50, BPDP juga tengah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk penyediaan solar nonsubsidi dengan harga khusus bagi nelayan. Program tersebut dirancang untuk kuota 400 ribu kiloliter dengan kebutuhan anggaran diperkirakan kurang dari Rp1,5 triliun.
Terkait wacana kenaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk memperkuat kas BPDP, Alfansyah menilai kebijakan tersebut belum diperlukan pada tahun ini. Menurutnya, kondisi likuiditas saat ini masih memadai untuk membiayai seluruh program yang telah direncanakan.
"Insya Allah cukup, tahun ini cukup," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut implementasi biodiesel B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp177 triliun.
Menurutnya, penggunaan campuran biodiesel tersebut akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Airlangga juga mengatakan peluncuran B50 menjadi salah satu strategi pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik dan disrupsi teknologi.
Selain itu, kebijakan tersebut diperkirakan dapat mendukung target net zero emission dengan menurunkan emisi sekitar 44 juta ton setara karbon dioksida (CO2).
"Kemarin Bapak Presiden meluncurkan yang namanya B-50 dan B-50 itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa punya kekuatan sendiri karena dengan B-50 solar itu kita tidak impor lagi dan kita menghemat devisa Rp177 triliun dan berkontribusi terhadap net zero emission 44 juta ton CO2 setara," kata Airlangga di Jakarta, Jumat 10 Juli 2026.
