Seminar "Jakarta Kota Pelabuhan" yang diselenggarakan Forum Masyarakat Kota Pelabuhan terkait HUT ke-499 Kota Jakarta di Tavia Ruma Batavi Hotel, Jakarta Utara. (Foto: Istimewa)
Gagasan mengembalikan jati diri Jakarta sebagai Kota Pelabuhan mengemuka dalam seminar "Jakarta Kota Pelabuhan" yang diselenggarakan Forum Masyarakat Kota Pelabuhan terkait HUT ke-499 Kota Jakarta di Tavia Ruma Batavi Hotel, Jakarta Utara.
Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 Fauzi Bowo menegaskan bahwa sejarah Jakarta tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pelabuhan. Menurutnya, sejak era Sunda Kelapa hingga menjadi Jakarta modern, pelabuhan telah menjadi pusat perdagangan, ekonomi, dan peradaban yang membentuk karakter ibu kota.
"Pembangunan Jakarta sebagai Global City harus tetap menjadikan sektor maritim sebagai fondasi utama pembangunan," kata Fauzi saat menjadi keynote speech seminar tersebut, dikutip Rabu 15 Juli 2026.
Fauzi mengulas kembali gagasan Jakarta Waterfront City yang pernah dikembangkannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Konsep tersebut bertujuan mengubah kawasan pesisir Jakarta menjadi kawasan tepi laut yang modern, tertata, terintegrasi dengan pelabuhan, pusat bisnis, pariwisata bahari, ruang publik, dan kawasan budaya, sebagaimana diterapkan di berbagai kota pelabuhan dunia.
Menurut Fauzi, kawasan pesisir Jakarta bukanlah halaman belakang kota, melainkan beranda depan Indonesia yang harus dibangun secara terencana.
Selain itu, Fauzi menekankan pentingnya penataan wilayah Jakarta Utara melalui kebijakan tata ruang yang visioner, pengendalian banjir rob, revitalisasi kawasan bersejarah, pengembangan ekonomi pesisir, peningkatan kualitas lingkungan, serta penguatan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok sebagai simpul logistik nasional.
Dalam paparannya, Fauzi juga membagikan pengalaman ketika mendorong pembaruan regulasi sektor perkeretaapian. Menurutnya, reformasi regulasi membuka jalan bagi pengembangan sistem transportasi massal modern di Jakarta.
"Ketika regulasi diperbarui, pembangunan dapat bergerak lebih cepat. Pembaruan kebijakan menjadi salah satu fondasi bagi berkembangnya MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan sistem transportasi publik yang semakin terintegrasi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi merupakan kunci untuk mendorong transformasi pembangunan," kata Fauzi.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Fauzi berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga perlu dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab tantangan perkembangan industri pelayaran, kepelabuhanan, digitalisasi, logistik nasional, investasi maritim, serta peningkatan daya saing Indonesia sebagai negara kepulauan.
"Jakarta tidak boleh membelakangi laut. Masa depan Jakarta ada di laut, di pelabuhan, dan di sektor maritim. Karena itu, kebijakan dan regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman," kata Fauzi yang mendapat apresiasi dari peserta seminar.
Sementàra Ketua Pelaksana, M. Ichwan Ridwan menegaskan bahwa Jakarta tidak boleh kehilangan identitas sejarahnya sebagai kota yang lahir dan berkembang dari pelabuhan.
Seminar yang dipandu oleh Ketua Umum PP SP TKBM Indonesia sekaligus Presidium Nasional Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia Subhan Hadil.
