Menuju Kemandirian Energi, Transisi ke Nuklir adalah Keniscayaan

Pemerintah harus segera merealisasikan transisi energi yang berkelanjutan dan adil guna mengatasi kerentanan sistem ketenagalistrikan nasional. 

Penguatan infrastruktur energi baru, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), dinilai menjadi langkah krusial untuk menjamin ketahanan energi di tengah ancaman krisis global dan ketidakstabilan pasokan domestik.

Presiden Mahasiswa Universitas Paramadina periode 2025/2026, Hudan Lil Muttaqien, menyatakan bahwa ketahanan energi bukan sekadar soal pemenuhan kuantitas listrik, melainkan juga masalah keberlanjutan, keterjangkauan, dan keadilan iklim. 

Paparan itu disampaikan Hudan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Sustainability Ketenagalistrikan untuk Ketahanan Energi Indonesia" di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu 8 Juli 2026.

"Transisi energi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipersiapkan secara matang. Indonesia memiliki potensi besar, namun keberhasilannya memerlukan kebijakan yang konsisten, investasi yang memadai, penguatan infrastruktur, serta partisipasi aktif masyarakat," kata Hudan.

Persoalan mendesak yang disorot dalam diskusi tersebut adalah dampak kebijakan pembatasan produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang memicu fenomena pemadaman listrik berkala.

Ketua KNPI Muhammad Natsir menilai kebijakan pemangkasan tersebut tidak didasari alasan konkret sehingga merugikan masyarakat luas dan pelaku usaha kecil.

Natsir mencontohkan kasus pemadaman di wilayah Depok yang berdampak langsung pada peternak ayam yang mengalami kerugian besar akibat ketergantungan tinggi pada stabilitas listrik, 

"Kebijakan pembantu Presiden di sektor energi harus dievaluasi secara menyeluruh karena dampaknya terhadap publik sangat nyata dan tidak sejalan dengan visi hilirisasi untuk kepentingan rakyat," tuturnya.

Saat ini, berjalannya pengembangan proyek percontohan di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat diharapkan menjadi piloting untuk PLN mengukur pengelolaan PLTN agar kedepannya secara bertahap dapat menjadi fondasi bagi pencapaian target porsi nuklir sebesar 12 persen dalam bauran energi nasional pada tahun 2060.

Namun, langkah menuju industrialisasi nuklir tersebut menghadapi tantangan struktural yang berat. Dosen Universitas Paramadina Dr. Herdi Sahrasad mengingatkan bahwa kondisi fiskal negara saat ini sedang terbebani utang yang besar serta persoalan tata kelola kabinet yang belum sepenuhnya profesional.

Herdi menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal dan penegakan hukum terhadap praktik oligarki di sektor sumber daya alam agar transisi energi tidak sekadar menjadi wacana.

"Saya menyarankan agar pemerintah menetapkan skala prioritas yang ketat dalam belanja nasional guna memastikan program ketahanan energi dapat berjalan secara efektif di tengah keterbatasan modal," pungkasnya.