Berita

Iran protes keputusan AS mencabut izin penjualan minyak Iran (Unggahan akun X @Iran_in_India)

Global

Iran Murka Izin Penjualan Minyak Dicabut Lagi oleh AS

RABU, 08 JULI 2026 | 11:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras keputusan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) yang mencabut penangguhan sementara sanksi terhadap ekspor minyak Iran.

Teheran menilai langkah tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 10 Memorandum of Understanding (MoU) tentang penghentian perang yang ditandatangani di Islamabad pada 18 Juni 2026.

Dalam pernyataannya yang diunggah di media sosial X, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa pemerintah AS bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran tersebut.


"Kami mengutuk keras keputusan Departemen Keuangan AS untuk mencabut penangguhan sementara sanksi atas ekspor minyak Iran. Keputusan ini merupakan pelanggaran yang jelas dan material terhadap Pasal 10 Memorandum of Understanding tentang penghentian perang," demikian pernyataan tersebut, dikutip Rabu, 8 Juli 2026.

Iran menyebut pencabutan lisensi umum (General License) yang sebelumnya diterbitkan pada 3 Juli 2026 menjadi bukti terbaru bahwa pemerintah AS tidak memiliki itikad baik dan tidak dapat dipercaya dalam menjalankan komitmennya.

Menurut Teheran, keputusan tersebut diambil bahkan belum genap 20 hari sejak penandatanganan kesepakatan di Islamabad. Iran juga menuduh Amerika Serikat telah berulang kali melanggar berbagai ketentuan dalam MoU, baik secara langsung maupun melalui tindakan Israel yang disebutnya sebagai "rezim Zionis" terhadap Lebanon.

Di sisi lain, Iran mengeklaim telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan kesepakatan tersebut dengan itikad baik sejak MoU ditandatangani pada 18 Juni 2026.

"Republik Islam Iran telah bertindak dengan itikad baik dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melaksanakan komitmen dalam perjanjian. Namun, pemerintah AS kembali berupaya membenarkan pelanggarannya sendiri dengan berbagai dalih, sembari mengabaikan kewajibannya," tulis pernyataan itu.

Iran menegaskan tidak akan tinggal diam atas langkah Washington. Kementerian Luar Negeri menyatakan pemerintah akan mengambil berbagai langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan negara.

"Kami memperingatkan adanya konsekuensi atas pelanggaran komitmen oleh Amerika Serikat dan menegaskan bahwa Iran akan mengambil setiap langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kepentingan nasional serta keamanan nasional," lanjutnya.

Sebelumnya, pemerintah AS pada 7 Juli 2026 mencabut kembali izin sementara yang sempat mengizinkan Iran mengekspor minyak ke pasar global. Washington menyatakan langkah itu diambil setelah terjadi serangkaian serangan terhadap kapal-kapal tanker di Selat Hormuz yang dinilai mengancam keamanan pelayaran internasional.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya