Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal (Foto: Instagram)
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mempertanyakan keputusan Pemerintah Indonesia yang tidak mengirim delegasi resmi menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran.
Melalui akun X miliknya, Senin, 6 Juli 2026, Dino mengaku heran karena undangan resmi dari Pemerintah Iran kepada Indonesia disebut tidak mendapat tanggapan.
"Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi undangan Iran untuk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yang terbunuh dalam serangan militer ilegal," tulis Dino.
Menurut Dino, berdasarkan informasi yang diterimanya, Iran telah berupaya mengundang Pemerintah Indonesia. Namun, pada akhirnya yang hadir hanya Duta Besar RI di Teheran. Sikap tersebut, kata dia, dipandang Iran sebagai bentuk meremehkan undangan resmi.
Ia membandingkan sikap Indonesia dengan sejumlah negara lain seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhstan, Mesir, Pakistan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, dan Bangladesh yang mengirim delegasi resmi, bahkan Pakistan mengutus presiden.
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu juga menyebut, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia justru menjadi satu-satunya yang tidak mengirim delegasi resmi.
Dia kemudian mempertanyakan apakah absennya delegasi Indonesia menunjukkan mulai lunturnya politik luar negeri bebas aktif karena faktor kehati-hatian terhadap Amerika Serikat. Di sisi lain, ia juga membuka kemungkinan persoalan tersebut terjadi akibat buruknya tata kelola pengambilan keputusan di lingkungan diplomasi Indonesia.
"Paling tidak Indonesia bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam Anis Matta. Tapi beliau justru keliling Asia Tengah untuk kunjungan yang sifatnya rutin," ujarnya.
Dino menegaskan, Iran merupakan sahabat lama Indonesia yang selama ini memiliki hubungan baik tanpa konflik. Karena itu, menurutnya, kehadiran delegasi resmi Indonesia dalam prosesi penghormatan terakhir Ayatollah Khamenei semestinya menjadi wujud nyata diplomasi bebas aktif sekaligus penegasan sikap Indonesia terhadap tindakan yang disebutnya sebagai pembunuhan ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional.
"Jangan sampai kita selalu lantang bicara bebas aktif, tapi begitu diminta menentukan sikap dalam situasi yang sensitif, kita bersembunyi. Please remember: bebas aktif adalah diplomasi berprinsip, bukan diplomasi sungkan," pungkasnya.
