Berita

Foto-foto delegasi asing dan para pejabat yang menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, 3 Juli 2026 (Foto: Kantor Pemimpinnya Tertinggi Iran)

Dunia

AS Diduga Ancam Sejumlah Negara agar Tidak Hadir ke Pemakaman Khamenei

MINGGU, 05 JULI 2026 | 09:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Amerika Serikat diduga melancarkan tekanan diplomatik terhadap sejumlah negara agar tidak mengirimkan delegasi ke prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. 

Tuduhan itu mencuat dalam laporan Kantor Berita Tasnim yang mengutip seorang sumber senior dan menyebut Washington berupaya membatasi partisipasi internasional dalam rangkaian upacara berkabung tersebut.

Menurut laporan itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menginstruksikan seluruh kedutaan besar dan misi diplomatik Amerika untuk menggunakan seluruh saluran yang tersedia guna membujuk pemerintah negara tuan rumah agar tidak menghadiri prosesi pemakaman. 


Tasnim juga menyebut para diplomat AS diminta menyampaikan bahwa kehadiran dalam acara tersebut akan dipandang sebagai “tindakan tidak ramah” dari perspektif Washington.

"Amerika Serikat telah melancarkan kampanye diplomatik besar-besaran dalam beberapa hari terakhir yang bertujuan untuk mencegah negara-negara berpartisipasi dalam upacara peringatan untuk pemimpin yang gugur, Sayyed Ali Khamenei," ungkap laporan tersebut, dikutip Minggu, 5 Juli 2026.

Tasnim lebih lanjut melaporkan, berdasarkan keterangan sejumlah diplomat Arab, Rubio secara pribadi telah mengangkat isu tersebut kepada para menteri luar negeri di sedikitnya lima negara Arab. 

Selain itu, para duta besar AS di sejumlah negara Afrika disebut memperingatkan bahwa keikutsertaan dalam upacara pemakaman dapat berujung pada pengurangan bantuan Amerika kepada negara-negara tersebut.

Akibat tekanan tersebut, Tasnim mengklaim sedikitnya 13 negara memutuskan membatalkan partisipasi mereka dalam prosesi pemakaman, terdiri atas tiga negara Eropa Timur, lima negara Afrika, dua negara Teluk, dan dua negara Asia Timur. 

Sebuah negara besar di Afrika Utara bahkan dilaporkan mengurangi delegasinya karena khawatir terhadap dampak yang mungkin timbul pada hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. 

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Washington mengenai tuduhan tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya