Berita

Akademisi Nahdlatul Ulama (NU), Dr. Zainul Maarif (kedua dari kanan). (Foto: RMOL)

Politik

Arah Organisasi NU Dipertanyakan Jelang Muktamar

SABTU, 04 JULI 2026 | 22:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Arah organisasi Nahdlatul Ulama (NU) menjelang pelaksanaan Muktamar dipertanyakan. 

Meskipun, pertanyaan mengenai masa depan NU bukan perkara mudah dijawab karena berkaitan erat dengan kondisi organisasi saat ini dan perjalanan di masa lalu.

Hal itu disampaikan Akademisi Nahdlatul Ulama (NU), Dr. Zainul Maarif, atau akrab disapa Kiai Zain, dalam Halaqah Pra Muktamar bertajuk "Quo Vadis NU? Apakah NU Masih Milik Umat?" di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 4 Juli 2026.


"Mau kemana NU? Kenapa pertanyaan ini sulit untuk dijawab? Karena Muktamar ini mau di mana itu saja susah, apalagi NU mau dibawa kemana ini? Pusing lagi ini kan,” kata Zain.

Menurut Zain, pembahasan mengenai arah NU harus dibedakan antara aspek jam'iyah, jamaah, pengurus, hingga organisasi secara keseluruhan karena masing-masing memiliki persoalan yang berbeda.

“Tapi paling tidak, gini, jadi ada jam'iyah ada jamaah di jam'iyah sendiri, itu juga ada Pengurus NU ada juga organisasi NU sendiri, jadi sebenarnya ini ada banyak hal kita ngomong ini lapisannya banyak sekali, yang mau kita bicarakan yang apa? Kalau yang mau kita bicarakan adalah pengurusnya maka izinkan saya paling tidak melihat trajektory dari mulai Gus Dur saja sampai sekarang, sebelum Gus Dur saya belum lahir," ujarnya.

Atas dasar itulah, Zain berpandangan bahwa setiap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) harus memiliki warisan kepemimpinan atau legacy masing-masing.

“Yang saya perhatikan ketum PBNU itu meninggalkan legacy,” pungkasnya.

Turut hadir narasumber lain dalam acara tersebut, di antaranya; Ketua PBNU Savic Ali, Wasekjen PP ISNU Amin Mudzakir, hingga Pengurus LD PBNU Achmad Ikrom.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya