Berita

Bisnis

Pemerintah Didesak Bentuk Satgas di Tengah Rumor PHK TikTok Tokopedia

JUMAT, 03 JULI 2026 | 16:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rumor pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 90 persen karyawan Tokopedia yang ramai beredar di media sosial mendapat perhatian Anggota DPR RI Mardani Ali Sera. Di tengah kekhawatiran gelombang PHK, ia mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK.

Belum ada keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa 90 persen karyawan Tokopedia terdampak PHK. TikTok Indonesia hanya mengonfirmasi bahwa perusahaan sedang melakukan penyesuaian organisasi, tanpa merinci jumlah karyawan maupun divisi yang terkena dampak.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak menunggu gelombang PHK semakin meluas.


"Jangan tunggu badai PHK datang lebih besar. Bertindak sekarang," tegas Mardani lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 3 Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga agar jumlah angkatan kerja Indonesia tidak terus menyusut akibat meningkatnya PHK di berbagai sektor.

Mardani mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK yang bertugas memberikan respons cepat kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

"Kita harus menjaga agar angkatan kerja Indonesia tidak terus berkurang. Sudah saatnya dibentuk Satgas Penanganan PHK. Jadi tiap pekerja yang terkena PHK harus bisa segera melapor, mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan akses penempatan kerja. Targetnya jelas, maksimal tiga bulan sudah kembali bekerja," ujarnya.

Selain ancaman PHK, Mardani juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap dunia kerja.

Menurutnya, semakin banyak jenis pekerjaan yang berpotensi tergantikan oleh teknologi AI sehingga diperlukan langkah antisipatif melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.

"Di saat yang sama, ancaman AI tidak boleh diabaikan. Semakin banyak jenis pekerjaan yang mulai tergantikan oleh AI. Karena itu, pemerintah dan DPR harus mempercepat program reskilling dan upskilling agar pekerja Indonesia siap menghadapi gelombang AI," katanya.

Ia optimistis perkembangan AI tidak selalu menjadi ancaman apabila diiringi kebijakan yang tepat.

"Dengan kebijakan yang tepat, AI justru bisa menjadi alat untuk menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk maju dan berkembang," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya