Berita

Bisnis

Pemerintah Didesak Bentuk Satgas di Tengah Rumor PHK TikTok Tokopedia

JUMAT, 03 JULI 2026 | 16:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rumor pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 90 persen karyawan Tokopedia yang ramai beredar di media sosial mendapat perhatian Anggota DPR RI Mardani Ali Sera. Di tengah kekhawatiran gelombang PHK, ia mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK.

Belum ada keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa 90 persen karyawan Tokopedia terdampak PHK. TikTok Indonesia hanya mengonfirmasi bahwa perusahaan sedang melakukan penyesuaian organisasi, tanpa merinci jumlah karyawan maupun divisi yang terkena dampak.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak menunggu gelombang PHK semakin meluas.


"Jangan tunggu badai PHK datang lebih besar. Bertindak sekarang," tegas Mardani lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 3 Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga agar jumlah angkatan kerja Indonesia tidak terus menyusut akibat meningkatnya PHK di berbagai sektor.

Mardani mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK yang bertugas memberikan respons cepat kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

"Kita harus menjaga agar angkatan kerja Indonesia tidak terus berkurang. Sudah saatnya dibentuk Satgas Penanganan PHK. Jadi tiap pekerja yang terkena PHK harus bisa segera melapor, mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan akses penempatan kerja. Targetnya jelas, maksimal tiga bulan sudah kembali bekerja," ujarnya.

Selain ancaman PHK, Mardani juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap dunia kerja.

Menurutnya, semakin banyak jenis pekerjaan yang berpotensi tergantikan oleh teknologi AI sehingga diperlukan langkah antisipatif melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.

"Di saat yang sama, ancaman AI tidak boleh diabaikan. Semakin banyak jenis pekerjaan yang mulai tergantikan oleh AI. Karena itu, pemerintah dan DPR harus mempercepat program reskilling dan upskilling agar pekerja Indonesia siap menghadapi gelombang AI," katanya.

Ia optimistis perkembangan AI tidak selalu menjadi ancaman apabila diiringi kebijakan yang tepat.

"Dengan kebijakan yang tepat, AI justru bisa menjadi alat untuk menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk maju dan berkembang," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya