Berita

Bisnis

Pemerintah Didesak Bentuk Satgas di Tengah Rumor PHK TikTok Tokopedia

JUMAT, 03 JULI 2026 | 16:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rumor pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 90 persen karyawan Tokopedia yang ramai beredar di media sosial mendapat perhatian Anggota DPR RI Mardani Ali Sera. Di tengah kekhawatiran gelombang PHK, ia mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK.

Belum ada keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa 90 persen karyawan Tokopedia terdampak PHK. TikTok Indonesia hanya mengonfirmasi bahwa perusahaan sedang melakukan penyesuaian organisasi, tanpa merinci jumlah karyawan maupun divisi yang terkena dampak.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak menunggu gelombang PHK semakin meluas.


"Jangan tunggu badai PHK datang lebih besar. Bertindak sekarang," tegas Mardani lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 3 Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga agar jumlah angkatan kerja Indonesia tidak terus menyusut akibat meningkatnya PHK di berbagai sektor.

Mardani mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK yang bertugas memberikan respons cepat kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

"Kita harus menjaga agar angkatan kerja Indonesia tidak terus berkurang. Sudah saatnya dibentuk Satgas Penanganan PHK. Jadi tiap pekerja yang terkena PHK harus bisa segera melapor, mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan akses penempatan kerja. Targetnya jelas, maksimal tiga bulan sudah kembali bekerja," ujarnya.

Selain ancaman PHK, Mardani juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap dunia kerja.

Menurutnya, semakin banyak jenis pekerjaan yang berpotensi tergantikan oleh teknologi AI sehingga diperlukan langkah antisipatif melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.

"Di saat yang sama, ancaman AI tidak boleh diabaikan. Semakin banyak jenis pekerjaan yang mulai tergantikan oleh AI. Karena itu, pemerintah dan DPR harus mempercepat program reskilling dan upskilling agar pekerja Indonesia siap menghadapi gelombang AI," katanya.

Ia optimistis perkembangan AI tidak selalu menjadi ancaman apabila diiringi kebijakan yang tepat.

"Dengan kebijakan yang tepat, AI justru bisa menjadi alat untuk menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk maju dan berkembang," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya