Berita

Bisnis

Pemerintah Didesak Bentuk Satgas di Tengah Rumor PHK TikTok Tokopedia

JUMAT, 03 JULI 2026 | 16:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rumor pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 90 persen karyawan Tokopedia yang ramai beredar di media sosial mendapat perhatian Anggota DPR RI Mardani Ali Sera. Di tengah kekhawatiran gelombang PHK, ia mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK.

Belum ada keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa 90 persen karyawan Tokopedia terdampak PHK. TikTok Indonesia hanya mengonfirmasi bahwa perusahaan sedang melakukan penyesuaian organisasi, tanpa merinci jumlah karyawan maupun divisi yang terkena dampak.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak menunggu gelombang PHK semakin meluas.


"Jangan tunggu badai PHK datang lebih besar. Bertindak sekarang," tegas Mardani lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 3 Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga agar jumlah angkatan kerja Indonesia tidak terus menyusut akibat meningkatnya PHK di berbagai sektor.

Mardani mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK yang bertugas memberikan respons cepat kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

"Kita harus menjaga agar angkatan kerja Indonesia tidak terus berkurang. Sudah saatnya dibentuk Satgas Penanganan PHK. Jadi tiap pekerja yang terkena PHK harus bisa segera melapor, mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan akses penempatan kerja. Targetnya jelas, maksimal tiga bulan sudah kembali bekerja," ujarnya.

Selain ancaman PHK, Mardani juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap dunia kerja.

Menurutnya, semakin banyak jenis pekerjaan yang berpotensi tergantikan oleh teknologi AI sehingga diperlukan langkah antisipatif melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.

"Di saat yang sama, ancaman AI tidak boleh diabaikan. Semakin banyak jenis pekerjaan yang mulai tergantikan oleh AI. Karena itu, pemerintah dan DPR harus mempercepat program reskilling dan upskilling agar pekerja Indonesia siap menghadapi gelombang AI," katanya.

Ia optimistis perkembangan AI tidak selalu menjadi ancaman apabila diiringi kebijakan yang tepat.

"Dengan kebijakan yang tepat, AI justru bisa menjadi alat untuk menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk maju dan berkembang," pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Perempuan Tani HKTI Terapkan Teknologi IoT, Pangkas Penggunaan Pupuk hingga 50 Persen

Minggu, 01 November 2026 | 12:32

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

PTKIN Siapkan Langkah agar Inovasi Mahasiswa Tak Berhenti di Ajang Lomba

Minggu, 01 November 2026 | 11:56

Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 November 2026 | 11:50

Imigrasi Sudah Cegah Ahmad Dedi ke Luar Negeri Atas Permintaan KPK

Minggu, 01 November 2026 | 11:36

Puluhan Orang Diamankan Polisi saat Gerebek Kampung Bahari

Minggu, 01 November 2026 | 11:30

Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Minggu, 01 November 2026 | 11:17

Citra Polri Bisa Rusak Akibat Dua Kejadian Ini

Minggu, 01 November 2026 | 11:05

Ombudsman Ingatkan Polri Jaga Etika dan Hormati HAM saat Penggeledahan

Minggu, 01 November 2026 | 10:48

PPK Ajak Masyarakat Berperan bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan

Minggu, 01 November 2026 | 10:42

Selengkapnya