Berita

Bisnis

Pemerintah Didesak Bentuk Satgas di Tengah Rumor PHK TikTok Tokopedia

JUMAT, 03 JULI 2026 | 16:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rumor pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 90 persen karyawan Tokopedia yang ramai beredar di media sosial mendapat perhatian Anggota DPR RI Mardani Ali Sera. Di tengah kekhawatiran gelombang PHK, ia mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK.

Belum ada keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa 90 persen karyawan Tokopedia terdampak PHK. TikTok Indonesia hanya mengonfirmasi bahwa perusahaan sedang melakukan penyesuaian organisasi, tanpa merinci jumlah karyawan maupun divisi yang terkena dampak.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak menunggu gelombang PHK semakin meluas.


"Jangan tunggu badai PHK datang lebih besar. Bertindak sekarang," tegas Mardani lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 3 Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga agar jumlah angkatan kerja Indonesia tidak terus menyusut akibat meningkatnya PHK di berbagai sektor.

Mardani mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK yang bertugas memberikan respons cepat kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

"Kita harus menjaga agar angkatan kerja Indonesia tidak terus berkurang. Sudah saatnya dibentuk Satgas Penanganan PHK. Jadi tiap pekerja yang terkena PHK harus bisa segera melapor, mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan akses penempatan kerja. Targetnya jelas, maksimal tiga bulan sudah kembali bekerja," ujarnya.

Selain ancaman PHK, Mardani juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap dunia kerja.

Menurutnya, semakin banyak jenis pekerjaan yang berpotensi tergantikan oleh teknologi AI sehingga diperlukan langkah antisipatif melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.

"Di saat yang sama, ancaman AI tidak boleh diabaikan. Semakin banyak jenis pekerjaan yang mulai tergantikan oleh AI. Karena itu, pemerintah dan DPR harus mempercepat program reskilling dan upskilling agar pekerja Indonesia siap menghadapi gelombang AI," katanya.

Ia optimistis perkembangan AI tidak selalu menjadi ancaman apabila diiringi kebijakan yang tepat.

"Dengan kebijakan yang tepat, AI justru bisa menjadi alat untuk menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk maju dan berkembang," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya