Berita

Ilustrasi Link Pengumuman SNBP (Sumber: Gemini Generated Image)

Politik

PTN Harus Evaluasi Penyebab Mahasiswa Batal Daftar Ulang

KAMIS, 02 JULI 2026 | 10:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Besarnya angka calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang usai dinyatakan lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) disorot Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengegaskan, fenomena ini dinilai membutuhkan solusi dan evaluasi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agar tidak memunculkan spekulasi negatif di masyarakat.

“Seleksi yang lewat tes (SNBT) sekitar 10 persen tidak daftar ulang, SNBP yang prestasi juga sekitar 10 persen tidak daftar ulang. Ini harus dicari solusinya, kenapa mereka tidak daftar ulang. Sayang kalau kemudian muncul anggapan bahwa mereka tidak mampu secara ekonomi,” ujar Fikri lewat keterangan resminya, Kamis, 2 Juli 2026.


Fikri lantas membeberkan tiga dugaan utama yang menjadi penyebab tingginya angka mahasiswa urung mendaftar ulang.
Pertama, banyak peserta yang dinilai lebih memilih Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) atau sekolah kedinasan yang dianggap memiliki daya tarik lebih besar.

Kedua, program studi atau PTN yang dipilih peserta dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) kerap bukan menjadi prioritas utama. Ketika dinyatakan lolos, calon mahasiswa tersebut justru memilih beralih ke perguruan tinggi swasta, memutuskan langsung bekerja, atau menunda pendidikan.

Ketiga, Fikri menyoroti fenomena semakin banyaknya calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi luar negeri. Meski hak masyarakat untuk memilih kampus tidak boleh dibatasi, ia menekankan perlunya evaluasi dan kebijakan strategis agar daya saing kampus dalam negeri tidak tertinggal.

“Negeri ini harus mendorong supaya daya saing pendidikan nasional kita juga terus tumbuh,” pungkas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini.




Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya