Berita

Bupati Kuansing, Suhardiman Amby (RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

KPK: Potensi Sawit Besar, Infrastruktur Kuansing Masih Tertinggal

KAMIS, 02 JULI 2026 | 09:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kondisi infrastruktur di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, yang dinilai belum sebanding dengan besarnya potensi ekonomi daerah tersebut sebagai salah satu kawasan perkebunan kelapa sawit.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing berkaitan dengan proyek-proyek daerah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Budi, sekitar 50 persen wilayah Kabupaten Kuansing merupakan kawasan perkebunan. Dari jumlah tersebut, sekitar 65 hingga 70 persen merupakan perkebunan kelapa sawit dengan prospek menghasilkan sekitar 2,2 ton kelapa sawit per bulan atau senilai sekitar Rp2,7 miliar.


Meski memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor perkebunan sawit, KPK mencatat kondisi infrastruktur di Kabupaten Kuansing masih menjadi pekerjaan rumah.

"Dari sisi infrastruktur, masih ada sekitar 38 persen hingga 45 persen jalan di wilayah Kuansing yang statusnya belum baik akibat tonase truk logistik kelapa sawit dan batu bara," kata Budi kepada wartawan, Kamis, 2 Juli 2026.

KPK menilai dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek daerah menjadi perhatian karena berpotensi berdampak langsung terhadap pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, termasuk penyediaan infrastruktur di Kabupaten Kuansing.

Untuk itu kata Budi, adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat sistem pencegahan korupsi.

"Dari peristiwa tertangkap tangan tersebut, menunjukkan bahwa upaya penindakan harus dilakukan secara paralel dengan perbaikan tata kelola pemerintahan agar praktik korupsi tidak terus berulang," terang Budi.

Budi menjelaskan, penindakan terhadap dugaan korupsi di Pemkab Kuansing juga menjadi sinyal dari instrumen pencegahan korupsi yang selama ini dimiliki KPK melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Berdasarkan hasil pemantauan KPK, nilai MCSP Pemkab Kuansing pada 2025 masih berada di Zona Merah.

Budi mengungkapkan, skor MCSP Kabupaten Kuansing pada 2025 hanya mencapai 63,84 poin, atau turun 8,13 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

"Terutama pada area Pengadaan Barang dan Jasa, yang hanya memperoleh skor 45," ujar Budi.

Selain MCSP, KPK juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkab Kuansing. Menurut Budi, hasil survei tersebut belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Nilai SPI Pemkab Kuansing hanya meningkat tipis dari 63,12 pada 2024 menjadi 63,58 pada 2025.

"Hal tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan integritas dan sistem pencegahan korupsi harus terus dilakukan secara konsisten agar praktik korupsi tidak terus berulang," tegas Budi.

Lebih lanjut, Budi mengingatkan Kabupaten Kuansing selama ini dikenal sebagai tanah kelahiran Pacu Jalur, tradisi yang mencerminkan semangat gotong royong dan kerja kolektif masyarakat.

"Karena itu, ketika korupsi kembali terjadi di Kuansing, yang tercoreng bukan hanya integritas penyelenggara negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi kebanggaan Kuansing," pungkas Budi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya