Berita

Logo PDIP. (Foto: RMOL)

Politik

Perseteruan Jokowi dan PDIP Nyaris Tak Ada Obatnya

RABU, 01 JULI 2026 | 17:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Simbol menginjak kepala kerbau yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Lampung tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga memunculkan spekulasi politik terkait persaingan antara PSI yang kini dibina Jokowi dan PDIP.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, setiap tindakan politik yang melibatkan Jokowi dan mendapat respons dari PDIP hampir selalu berkembang menjadi perdebatan panjang.

"Kalau sudah bicara tentang Jokowi dan direspons oleh PDIP, diskusinya bisa ke mana-mana. Sesuatu yang kelihatannya sederhana, dalam konteks bagaimana hubungan politik Jokowi dan PDIP, itu pasti ramai, pasti menjadi kompleks, dan terjadi kegaduhan yang tidak berkesudahan," ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 1 Juli 2026.


Direktur Parameter Politik Indonesia itu menilai kondisi tersebut merupakan dampak dari pecahnya hubungan politik antara Jokowi dan PDIP pada Pemilu 2024.

Menurut Adi, perseteruan politik antara Jokowi dan partai yang pernah mengusungnya selama dua periode sebagai presiden tampaknya masih akan terus berlanjut.

"Saya kira perseteruan Jokowi dan PDIP, apa pun judulnya, entah itu langsung ataupun tidak langsung, ini nyaris tak ada obatnya dan sepertinya akan tidak berkesudahan entah sampai kapan pun," ujarnya.

Adi bahkan mengibaratkan konflik politik keduanya seperti perselisihan di dalam sebuah keluarga yang sulit didamaikan.

"Perang yang paling menyakitkan itu, dan bahkan tidak ada obatnya, adalah perang saudara. Itulah yang kemudian disimbolisasi PDIP dan Jokowi, mirip perang saudara yang tidak ada ujungnya," katanya.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya