Berita

Pengamat politik Citra Institute, Efriza. (Foto: Istimewa)

Politik

Safari Jokowi ke Lampung Dinilai Simbol Jumawa Berbalut Budaya

RABU, 01 JULI 2026 | 12:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai safari politik ke sejumlah daerah dengan titik awal di Lampung dinilai sebagai simbol sikap jumawa yang dibalut dalam bingkai budaya.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai manuver politik Jokowi di Lampung tercermin melalui prosesi adat yang digelar Keraton Keagungan Lampung, yakni pemberian gelar Baginda Pemuka Bangsa.

"Ini perdebatannya adalah kepada kelayakan Jokowi menerima gelar tersebut yakni Baginda Pemuka Bangsa, serta dikaitkan dengan relevansinya dan/atau legacy-nya Jokowi terhadap Lampung," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu 1 Juli 2026.


Menurut Efriza, apabila gelar tersebut dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih dari lembaga adat atas pengabdian Jokowi selama memimpin Indonesia selama 10 tahun, maka hal itu merupakan sesuatu yang sah. Terlebih jika tujuannya juga untuk melestarikan budaya adat Lampung.

"Jika ini serta sebagai bagian dari pelestarian budaya adat di daerah Lampung, saya merasa ini harus dihormati dan sah saja. Namun, elite politik cenderung menjadikan budaya sebagai komoditas untuk menaikkan citra," tuturnya.

Meski demikian, ia menilai safari politik Jokowi ke Lampung tetap memiliki dimensi politik yang kuat. Menurutnya, pemberian gelar tersebut memunculkan perdebatan mengenai kelayakan penerimanya, karena penilaian semacam itu sangat bergantung pada subjektivitas pihak pemberi gelar, yakni Keraton Keagungan Lampung.

"Perdebatan pemberian gelar hal wajar, sebab memang pemberian gelar cenderung penilaian lebih besar subjektivitas dari pemberi gelar, Keraton Keagungan Lampung," ujarnya.

Efriza juga menilai rangkaian prosesi tersebut, termasuk aksi menginjak kepala kerbau dalam ritual adat, berpotensi menimbulkan kesan kurang etis dan mencerminkan sikap jumawa seorang mantan kepala negara.

"Makna subjektivitas bukan artinya pernyataan yang menjelaskan ini preseden buruk atau tindakan yang salah. Namun ada kecenderungan kesombongan dalam politik di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Bezzecchi Juara MotoGP Mandalika, Martin Kembali ke Puncak Klasemen

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16:27

Prabowo dan El-Sisi Kecam Keras Pembangunan Permukiman Ilegal Israel

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16:20

Gus Lilur Minta KPK Usut Dugaan Aliran Dolar di Muktamar NU

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16:06

Quiles Juara Moto3 Mandalika, Veda Ega Finis Keenam

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:52

Koperasi Didorong Bergerak ke Sektor Produksi Hingga Keuangan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:44

Mesir Tambah Beasiswa untuk Mahasiswa Kedokteran, Teknik, dan Sains Indonesia

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:42

20 Kapolres dan Kapolresta Pulau Jawa Dirombak Jenderal Suyudi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:33

Prabowo Bidik Penguatan Ekonomi RI-Mesir Lewat Perjanjian Dagang dan Dana Investasi Bersama

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:14

Krisman Harefa Gugat MSIG Life Insurance Indonesia Rp1 Miliar ke PN Jaksel

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:11

Muzakarah Tauhid Sufi Jadi Momentum Perkuat Persatuan Umat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:01

Selengkapnya