Berita

Pengamat politik Citra Institute, Efriza. (Foto: Istimewa)

Politik

Safari Jokowi ke Lampung Dinilai Simbol Jumawa Berbalut Budaya

RABU, 01 JULI 2026 | 12:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai safari politik ke sejumlah daerah dengan titik awal di Lampung dinilai sebagai simbol sikap jumawa yang dibalut dalam bingkai budaya.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai manuver politik Jokowi di Lampung tercermin melalui prosesi adat yang digelar Keraton Keagungan Lampung, yakni pemberian gelar Baginda Pemuka Bangsa.

"Ini perdebatannya adalah kepada kelayakan Jokowi menerima gelar tersebut yakni Baginda Pemuka Bangsa, serta dikaitkan dengan relevansinya dan/atau legacy-nya Jokowi terhadap Lampung," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu 1 Juli 2026.


Menurut Efriza, apabila gelar tersebut dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih dari lembaga adat atas pengabdian Jokowi selama memimpin Indonesia selama 10 tahun, maka hal itu merupakan sesuatu yang sah. Terlebih jika tujuannya juga untuk melestarikan budaya adat Lampung.

"Jika ini serta sebagai bagian dari pelestarian budaya adat di daerah Lampung, saya merasa ini harus dihormati dan sah saja. Namun, elite politik cenderung menjadikan budaya sebagai komoditas untuk menaikkan citra," tuturnya.

Meski demikian, ia menilai safari politik Jokowi ke Lampung tetap memiliki dimensi politik yang kuat. Menurutnya, pemberian gelar tersebut memunculkan perdebatan mengenai kelayakan penerimanya, karena penilaian semacam itu sangat bergantung pada subjektivitas pihak pemberi gelar, yakni Keraton Keagungan Lampung.

"Perdebatan pemberian gelar hal wajar, sebab memang pemberian gelar cenderung penilaian lebih besar subjektivitas dari pemberi gelar, Keraton Keagungan Lampung," ujarnya.

Efriza juga menilai rangkaian prosesi tersebut, termasuk aksi menginjak kepala kerbau dalam ritual adat, berpotensi menimbulkan kesan kurang etis dan mencerminkan sikap jumawa seorang mantan kepala negara.

"Makna subjektivitas bukan artinya pernyataan yang menjelaskan ini preseden buruk atau tindakan yang salah. Namun ada kecenderungan kesombongan dalam politik di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya