Berita

Pengamat politik Citra Institute, Efriza. (Foto: Istimewa)

Politik

Safari Jokowi ke Lampung Dinilai Simbol Jumawa Berbalut Budaya

RABU, 01 JULI 2026 | 12:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai safari politik ke sejumlah daerah dengan titik awal di Lampung dinilai sebagai simbol sikap jumawa yang dibalut dalam bingkai budaya.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai manuver politik Jokowi di Lampung tercermin melalui prosesi adat yang digelar Keraton Keagungan Lampung, yakni pemberian gelar Baginda Pemuka Bangsa.

"Ini perdebatannya adalah kepada kelayakan Jokowi menerima gelar tersebut yakni Baginda Pemuka Bangsa, serta dikaitkan dengan relevansinya dan/atau legacy-nya Jokowi terhadap Lampung," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu 1 Juli 2026.


Menurut Efriza, apabila gelar tersebut dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih dari lembaga adat atas pengabdian Jokowi selama memimpin Indonesia selama 10 tahun, maka hal itu merupakan sesuatu yang sah. Terlebih jika tujuannya juga untuk melestarikan budaya adat Lampung.

"Jika ini serta sebagai bagian dari pelestarian budaya adat di daerah Lampung, saya merasa ini harus dihormati dan sah saja. Namun, elite politik cenderung menjadikan budaya sebagai komoditas untuk menaikkan citra," tuturnya.

Meski demikian, ia menilai safari politik Jokowi ke Lampung tetap memiliki dimensi politik yang kuat. Menurutnya, pemberian gelar tersebut memunculkan perdebatan mengenai kelayakan penerimanya, karena penilaian semacam itu sangat bergantung pada subjektivitas pihak pemberi gelar, yakni Keraton Keagungan Lampung.

"Perdebatan pemberian gelar hal wajar, sebab memang pemberian gelar cenderung penilaian lebih besar subjektivitas dari pemberi gelar, Keraton Keagungan Lampung," ujarnya.

Efriza juga menilai rangkaian prosesi tersebut, termasuk aksi menginjak kepala kerbau dalam ritual adat, berpotensi menimbulkan kesan kurang etis dan mencerminkan sikap jumawa seorang mantan kepala negara.

"Makna subjektivitas bukan artinya pernyataan yang menjelaskan ini preseden buruk atau tindakan yang salah. Namun ada kecenderungan kesombongan dalam politik di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya