Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi saat safari politik ke Lampung (Foto: Istimewa)

Politik

Jokowi Mulai Ganggu Zona Nyaman Gerindra dan PDIP

RABU, 01 JULI 2026 | 09:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Lampung dinilai menghadirkan pesan politik yang memantik perhatian publik.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengatakan, Lampung memiliki makna tersendiri dalam peta politik nasional karena dikenal sebagai salah satu basis kekuatan Partai Gerindra sekaligus memiliki akar dukungan PDIP yang kuat.

Menurutnya, dengan memilih Lampung sebagai lokasi safari politik, Jokowi memunculkan beragam tafsir mengenai arah konsolidasi politik yang sedang dibangun.


"Ini bukan sekadar safari politik biasa untuk membesarkan partai baru menuju 2029, melainkan sebuah penegasan status sebagai kingmaker yang siap mendisrupsi zona nyaman partai-partai mapan. Lanskap politik Lampung yang tadinya stabil kini dipaksa membaca ulang arah angin kekuasaan yang dibawa oleh sang mantan presiden," kata Saiful kepada RMOL, Rabu, 1 Juli 2026.

Saiful menilai, gaya politik Jokowi yang mengedepankan simbolisme lokal, mulai dari pakaian adat hingga ritual kebudayaan, selalu berhasil menarik perhatian publik.

"Di satu sisi, langkah ini memperlihatkan kelihaian dalam merangkul identitas kultural daerah. Namun di sisi lain, ia menyisipkan ketajaman pesan yang membuat para elite di Jakarta terpaksa menghitung ulang kalkulasi politik mereka," terang Saiful.

Menurut Saiful, keberanian untuk masuk ke basis-basis massa krusial dan mempertontonkan gestur yang multitafsir memperlihatkan bahwa sang tokoh masih memiliki daya tawar dan magnetisme politik yang sangat diperhitungkan.

"Pro dan kontra mengenai apakah peristiwa di Lampung itu merupakan bentuk kesombongan politik atau sekadar penghormatan adat akan terus menggelinding di ruang publik. PDI Perjuangan boleh saja menepis kaitan logika kerbau dan banteng, namun dalam politik praktis, persepsi sering kali jauh lebih kuat daripada fakta itu sendiri," terang Saiful.

Menurut Saiful, pesan yang ditangkap publik telah berkembang menjadi bagian dari pembacaan politik terhadap langkah Jokowi.

"Pesan yang ditangkap publik sudah terlanjur solid, Jokowi tengah mengonsolidasikan kekuatan baru, bergerak tanpa beban masa lalu, dan siap menghadapi siapa pun yang mencoba menghalangi jalan konsolidasi politiknya ke depan," pungkas Saiful.


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya