Berita

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat menghadiri acara Open House Sekolah Rakyat untuk Orang Tua dan Calon Siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 21 Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 26 Juni 2026. (Foto: Kemensos)

Nusantara

Gus Ipul Apresiasi Jatim Punya Sekolah Rakyat Terbanyak

SELASA, 30 JUNI 2026 | 18:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Provinsi Jawa Timur yang berhasil merealisasikan program Sekolah Rakyat terbanyak diapresiasi Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau kerap disapa Gus Ipul.

Menurutnya, Gubernur Jawa Timur hingga bupati-bupati dan walikota-walikota di dalamnya, telah berkomitmen mendukung program Sekolah Rakyat.

"Kami berterima kasih kepada seluruh Bupati Wali Kota khususnya kepada Gubernur Jawa Timur yang sejak awal memberikan dukungan luar biasa bagi penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan. Jawa Timur menjadi provinsi dengan titik terbanyak untuk penyelenggaraan sekolah rakyat ini," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis Kemensos yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.


Lebih lanjut, ia menjelaskan di Provinsi Jawa Timur telah beroperasi 26 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota.

Di saat bersamaan, tengah dibangun 16 Sekolah Rakyat permanen yang diharapkan bisa rampung bulan Juli ini dan digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027. Targetnya masing-masing gedung permanen dapat menampung kurang lebih seribu siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

"Seluruh Indonesia sekarang akan dibangun (gedung permanen) di 104 titik, dan 16 di antaranya berada di Jawa Timur," ujarnya.

Senada dengan Gus Ipul, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur sangat mendukung penyelenggaraan program Sekolah Rakyat.

"Jawa Timur itu sangat mendukung, dimana sekarang SR yang terbanyak ada di Jawa Timur, jumlahnya 26 (titik), yang lain masih di bawah. Kemudian sedang dibangun dengan standar modern ada 16 kampus SR (permanen)," kata Adhy menambahkan.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya