Berita

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, saat menerima audiensi dengan Bupati Bener Meriah, Armia, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2026. (Foto Humas Kemensos)

Nusantara

Pembangunan Sekolah Rakyat di Bener Meriah Siap Tancap Gas

SELASA, 30 JUNI 2026 | 16:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah memperkuat sinergi dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana sekaligus akselerasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, melakukan pembicaraan itu dengan Bupati Bener Meriah, Armia, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2026.

Sosok Wamensos yang kerap disapa Jabo itu mendengar langsung perkembangan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bener Meriah oleh Armia.


Dia menjelaskan, Kabupaten Bener Meriah menyiapkan lahan di pusat kota seluas 5 hektare, namun tidak memenuhi syarat pembangunan Sekolah Rakyat seluas 6,8 hektare. Sehingga, ia telah menyiapkan sejumlah alternatif lahan.

“Kita alternatifnya lahannya banyak, Pak. Jadi intinya, Pak, kalau masalah tanah, saya kira tidak ada persoalan, masalah listrik ada, air ada. Kita sudah minta hibah lahan dari Kementerian Pertanian,” ujar Armia dalam keterangan tertulis Kemensos, dikutip Selasa, 30 Juni 2026.

Agus Jabo turut menjelaskan, usulan Sekolah Rakyat dari Bener Meriah tetap dapat diproses, namun perlu disesuaikan dengan ketentuan teknis, khususnya terkait luas dan kesiapan lahan.

“Yang penting cepat supaya bisa ikut. Mumpung usulan-usulan tahap tiga ini belum diteken Menteri Sosial untuk disampaikan ke Presiden. Khawatirnya nanti begitu sudah diteken Menteri, terus masuk tahap berikutnya. Kita nggak bisa ikuti yang tahap tahun ini, Pak,” jelas Agus Jabo.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah segera menuntaskan proses penggantian lahan agar usulan tersebut dapat masuk dalam tahapan pembangunan berikutnya.

Perwakilan Sekber Sekolah Rakyat, Jauhari, menambahkan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor penting untuk menunjang kualitas sarana pendidikan yang akan dibangun.

“Kalau bagusnya memang, Pak, 7 sampai 8 hektare supaya dapat prasarana yang optimal. Dan kalau bisa lahannya yang rata,” ujarnya.

Selain membahas Sekolah Rakyat, audiensi juga menyoroti perkembangan bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Bener Meriah. Masryani Mansyur menyampaikan bahwa hingga saat ini Kemensos telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan.

Bantuan tersebut meliputi santunan ahli waris bagi 33 orang senilai Rp 495 juta, bantuan isi hunian bagi 1.261 kepala keluarga senilai Rp 3,78 miliar, bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp 6,3 miliar, serta bantuan jaminan hidup (jadup) bagi warga terdampak bencana.

Kemensos telah menyalurkan bantuan jadup tahap pertama kepada 4.468 jiwa senilai Rp 2,01 miliar untuk kebutuhan satu bulan. Kemensos juga memastikan memastikan penyaluran jadup untuk dua bulan berikutnya segera direalisasikan.

“Jadi untuk yang dua bulan ini sudah masuk SPM-nya. Insya Allah minggu ini kami salur melalui PT Pos, Pak,” ujar Masryani.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terbaru, bantuan jadup lanjutan untuk 2 bulan tersebut akan disalurkan kepada 3.417 jiwa dengan nilai sekitar Rp 3,07 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Armia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian Kemensos terhadap masyarakat Bener Meriah yang masih dalam proses pemulihan pascabencana.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga menyampaikan kebutuhan dukungan akses data sosial ekonomi hingga tingkat desa untuk memperkuat proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo meminta pemerintah daerah berkoordinasi langsung dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial agar kebutuhan data dapat segera ditindaklanjuti.

Menutup audiensi, Agus Jabo memastikan bahwa Kemensos akan terus mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat maupun penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana terutama di Kabupaten Bener Meriah.

“Jadi untuk yang sekolah rakyat, itu proposalnya tetap namun harus ada keterangan perpindahan lahan dari Bupati. Jadi supaya registrasinya sudah masuk dulu ke Kemensos, tinggal ganti lahan. Lalu untuk jadup, mudah-mudahan minggu ini keluar. Paling lama minggu depan,” demikian Agus Jabo menambahkan.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya