Berita

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, saat menerima audiensi dengan Bupati Bener Meriah, Armia, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2026. (Foto Humas Kemensos)

Nusantara

Pembangunan Sekolah Rakyat di Bener Meriah Siap Tancap Gas

SELASA, 30 JUNI 2026 | 16:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah memperkuat sinergi dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana sekaligus akselerasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, melakukan pembicaraan itu dengan Bupati Bener Meriah, Armia, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2026.

Sosok Wamensos yang kerap disapa Jabo itu mendengar langsung perkembangan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bener Meriah oleh Armia.


Dia menjelaskan, Kabupaten Bener Meriah menyiapkan lahan di pusat kota seluas 5 hektare, namun tidak memenuhi syarat pembangunan Sekolah Rakyat seluas 6,8 hektare. Sehingga, ia telah menyiapkan sejumlah alternatif lahan.

“Kita alternatifnya lahannya banyak, Pak. Jadi intinya, Pak, kalau masalah tanah, saya kira tidak ada persoalan, masalah listrik ada, air ada. Kita sudah minta hibah lahan dari Kementerian Pertanian,” ujar Armia dalam keterangan tertulis Kemensos, dikutip Selasa, 30 Juni 2026.

Agus Jabo turut menjelaskan, usulan Sekolah Rakyat dari Bener Meriah tetap dapat diproses, namun perlu disesuaikan dengan ketentuan teknis, khususnya terkait luas dan kesiapan lahan.

“Yang penting cepat supaya bisa ikut. Mumpung usulan-usulan tahap tiga ini belum diteken Menteri Sosial untuk disampaikan ke Presiden. Khawatirnya nanti begitu sudah diteken Menteri, terus masuk tahap berikutnya. Kita nggak bisa ikuti yang tahap tahun ini, Pak,” jelas Agus Jabo.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah segera menuntaskan proses penggantian lahan agar usulan tersebut dapat masuk dalam tahapan pembangunan berikutnya.

Perwakilan Sekber Sekolah Rakyat, Jauhari, menambahkan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor penting untuk menunjang kualitas sarana pendidikan yang akan dibangun.

“Kalau bagusnya memang, Pak, 7 sampai 8 hektare supaya dapat prasarana yang optimal. Dan kalau bisa lahannya yang rata,” ujarnya.

Selain membahas Sekolah Rakyat, audiensi juga menyoroti perkembangan bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Bener Meriah. Masryani Mansyur menyampaikan bahwa hingga saat ini Kemensos telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan.

Bantuan tersebut meliputi santunan ahli waris bagi 33 orang senilai Rp 495 juta, bantuan isi hunian bagi 1.261 kepala keluarga senilai Rp 3,78 miliar, bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp 6,3 miliar, serta bantuan jaminan hidup (jadup) bagi warga terdampak bencana.

Kemensos telah menyalurkan bantuan jadup tahap pertama kepada 4.468 jiwa senilai Rp 2,01 miliar untuk kebutuhan satu bulan. Kemensos juga memastikan memastikan penyaluran jadup untuk dua bulan berikutnya segera direalisasikan.

“Jadi untuk yang dua bulan ini sudah masuk SPM-nya. Insya Allah minggu ini kami salur melalui PT Pos, Pak,” ujar Masryani.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terbaru, bantuan jadup lanjutan untuk 2 bulan tersebut akan disalurkan kepada 3.417 jiwa dengan nilai sekitar Rp 3,07 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Armia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian Kemensos terhadap masyarakat Bener Meriah yang masih dalam proses pemulihan pascabencana.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga menyampaikan kebutuhan dukungan akses data sosial ekonomi hingga tingkat desa untuk memperkuat proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo meminta pemerintah daerah berkoordinasi langsung dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial agar kebutuhan data dapat segera ditindaklanjuti.

Menutup audiensi, Agus Jabo memastikan bahwa Kemensos akan terus mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat maupun penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana terutama di Kabupaten Bener Meriah.

“Jadi untuk yang sekolah rakyat, itu proposalnya tetap namun harus ada keterangan perpindahan lahan dari Bupati. Jadi supaya registrasinya sudah masuk dulu ke Kemensos, tinggal ganti lahan. Lalu untuk jadup, mudah-mudahan minggu ini keluar. Paling lama minggu depan,” demikian Agus Jabo menambahkan.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya