Berita

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani (tengah). (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Minta Intimidasi Berujung Tewasnya Dokter Elisa Diusut Tuntas

SELASA, 30 JUNI 2026 | 12:43 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Dugaan intimidasi terhadap seorang dokter di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencuat setelah korban meninggal dunia diminta diusut hingga tuntas. 

Proses penyelidikan dan penegakan hukum juga diharapkan berjalan secara menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terulang.

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menegaskan kasus dugaan perundungan terhadap dr. Elisa Princilia Utami Pakaenoni tidak boleh berhenti di tengah jalan. Menurutnya, seluruh fakta harus diungkap secara terang melalui proses hukum.


"Jangan sampai terulang lagi. Itu harus diselidiki, kemudian kasus hukumnya harus dituntaskan sampai sejelas-jelasnya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

Menanggapi kemungkinan sanksi terhadap kader PDIP yang diduga terlibat, Puan mengatakan setiap partai memiliki mekanisme internal untuk menangani persoalan anggotanya. Meski demikian, ia menegaskan proses penegakan hukum tetap harus menjadi prioritas.

"Pastinya nanti semua partai yang memang anggotanya terlibat mempunyai mekanisme dalam hal tersebut. Namun yang pasti, sanksi hukum atau kemudian penyelidikan harus dilakukan sampai tuntas," tegasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dari Fraksi PDIP, Veronika Lake, diduga mengintimidasi dr. Elisa Princilia Utami Pakaenoni saat menangani pasien korban gigitan ular.

Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah dokter yang akrab disapa Dokter Icha itu dilaporkan meninggal dunia. Dugaan intimidasi yang dialaminya pun turut menjadi sorotan dan memicu desakan agar aparat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya