Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Pertimbangkan Usulan Dana Riset dari Laba BUMN

SENIN, 29 JUNI 2026 | 12:37 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk mengadopsi usulan pengalokasian sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mendukung kegiatan riset dan inovasi nasional. 

Di hadapan kalangan akademisi, peneliti, dan pelaku industri, Kepala Negara menilai usulan tersebut menarik, meski implementasinya harus mempertimbangkan kondisi keuangan BUMN yang kini masih dalam proses pembenahan.

“Tadi juga usul sektor industri... biaya riset, diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak?" ujar Prabowo di acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 di Jakarta, dikutip Senin, 29 Juni 2026. 


Prabowo kemudian menyinggung langkah restrukturisasi besar-besaran yang tengah dijalankan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah. 

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memangkas inefisiensi, menyederhanakan struktur organisasi, serta memastikan setiap BUMN memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

“Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah, ya. Bagaimana Pak Oskar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250," ujarnya.

Menurut Prabowo, keberadaan perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan hanya akan membebani keuangan negara karena sebagian besar sumber daya habis untuk membiayai struktur birokrasi dan operasional yang tidak produktif. 

"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 Dirut, 750 Direksi kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara,” kata Prabowo. 

Karena itu, pemerintah berkomitmen melanjutkan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara.

“Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” tegasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya