DALAM pemerintahan modern, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan dan hasil pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjelaskan kepada rakyat apa yang sedang dikerjakan, mengapa kebijakan itu diperlukan, dan bagaimana manfaatnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Komunikasi bukan lagi sekadar pelengkap kebijakan, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan. Pemerintah yang bekerja dengan baik tetapi gagal mengomunikasikan pekerjaannya berisiko kehilangan pengakuan publik atas hasil yang telah dicapai.
Fenomena tersebut dapat dianalogikan seperti gunung es. Yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan gunung es, sementara sebagian besar massanya berada jauh di bawah permukaan laut. Demikian pula pemerintahan.
Yang terlihat publik setiap hari adalah pidato, konferensi pers, potongan video, atau pernyataan para pejabat. Sebaliknya, proses penyusunan kebijakan, koordinasi antarkementerian, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, pengendalian inflasi, hilirisasi industri, hingga berbagai keputusan strategis berlangsung di bawah permukaan dan tidak selalu terlihat oleh masyarakat.
Persoalan muncul ketika bagian kecil yang berada di permukaan justru menutupi bagian terbesar yang berada di bawahnya. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ruang publik belakangan lebih sering dipenuhi perdebatan mengenai gaya komunikasi Presiden dibandingkan substansi pembangunan.
Pernyataan yang dipersepsikan emosional, sindiran kepada pengkritik, candaan yang memicu kontroversi, maupun respons spontan terhadap berbagai isu jauh lebih mudah menarik perhatian dibandingkan penjelasan mengenai capaian pembangunan dan solusi yang sedang dijalankan pemerintah.
Perubahan lanskap komunikasi digital menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Media sosial, algoritma, dan teknologi big data membuat masyarakat lebih banyak mengonsumsi informasi dalam bentuk potongan video, kutipan singkat, meme, dan konten reaksi.
Dalam ekosistem seperti ini, konten yang memancing emosi hampir selalu memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan penjelasan yang bersifat teknis. Akibatnya, perhatian publik tidak lagi ditentukan oleh apa yang paling penting, melainkan oleh apa yang paling menarik untuk diklik, diperdebatkan, dan dibagikan.
Di sinilah teori agenda setting dan framing bekerja. Isu yang paling sering muncul akan dianggap paling penting, sementara cara sebuah pernyataan dikemas akan menentukan bagaimana masyarakat memahaminya. Kondisi tersebut diperkuat oleh kenyataan bahwa publik kini bukan lagi sekadar penerima informasi, melainkan juga produsen dan penyebar narasi.
Setiap pernyataan Presiden dapat dipotong, diberi konteks baru, diparodikan, lalu disebarluaskan kembali oleh jutaan pengguna media sosial. Pemerintah tidak lagi sepenuhnya mengendalikan bagaimana pesannya diterima.
Namun, sebagian besar bahan framing justru sering kali berasal dari komunikasi pemerintah sendiri. Publik tidak perlu menyaksikan pidato selama satu jam untuk membentuk opini. Cukup beberapa detik potongan video yang memuat ekspresi tertentu, sindiran, atau kalimat yang membuka ruang multitafsir. Potongan itulah yang kemudian beredar jauh lebih luas daripada keseluruhan substansi pidato.
Fenomena "nye... nye... nye..." menjadi contoh yang mudah dipahami. Terlepas dari konteks dan maksud yang ingin disampaikan Presiden, yang mendominasi ruang publik justru ekspresi tersebut. Meme, video parodi, dan berbagai komentar bermunculan, sementara pesan utama mengenai pembangunan nyaris hilang dari percakapan. Sedikit demi sedikit perhatian masyarakat bergeser dari pekerjaan pemerintah menuju cara pemerintah berbicara.
Inilah yang dapat disebut sebagai fenomena gunung es komunikasi. Yang terlihat publik hanyalah puncaknya berupa gaya komunikasi Presiden, sementara pekerjaan besar pemerintah tetap berada di bawah permukaan perhatian masyarakat. Jika kondisi ini terus berlangsung, publik berisiko menilai keseluruhan pemerintahan hanya dari bagian kecil yang paling sering mereka lihat.
Situasi tersebut diperburuk oleh kecenderungan psikologis manusia yang lebih mudah mengingat hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Kontroversi lebih cepat menyebar daripada keberhasilan. Kritik lebih mudah viral dibandingkan penjelasan. Akibatnya, satu pernyataan yang memicu polemik dapat menutupi berbagai capaian pembangunan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diwujudkan.
Di sisi lain, muncul pula persepsi bahwa pembangunan berjalan secara autopilot. Ketika pemerintah gagal menjelaskan hubungan antara kebijakan dan manfaat yang dirasakan masyarakat, keberhasilan sering dianggap sebagai sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Sebaliknya, setiap persoalan langsung dikaitkan dengan pemerintah. Pemerintah akhirnya kehilangan pengakuan atas keberhasilannya, tetapi tetap memikul seluruh beban atas setiap kegagalan.
Karena itu, tantangan Presiden bukan hanya memastikan kebijakan berjalan dengan baik, tetapi juga memastikan komunikasi tidak menutupi pekerjaan besar pemerintah sendiri. Bahaya terbesar dari gunung es bukanlah bagian yang terlihat di permukaan, melainkan bagian besar yang tersembunyi di bawah air.
Demikian pula dalam pemerintahan. Bahaya terbesar bukan ketika Presiden sesekali mengeluarkan pernyataan yang memicu perdebatan, melainkan ketika gaya komunikasi tersebut membuat masyarakat gagal melihat pekerjaan besar yang sesungguhnya sedang berlangsung.
Langkah perbaikannya sesungguhnya tidak rumit. Presiden perlu memperkuat disiplin komunikasi dengan lebih konsisten berpegang pada garis besar naskah pidato yang telah dipersiapkan secara matang oleh Protokol Kepresidenan dan tim komunikasi pemerintah.
Improvisasi tetap diperlukan untuk menunjukkan kedekatan dengan rakyat, tetapi pada level kepala negara harus dibatasi secara proporsional. Dalam era media sosial, satu kalimat spontan yang viral dapat menenggelamkan puluhan halaman pekerjaan pemerintah yang jauh lebih penting.
Komunikasi pemerintahan juga tidak berhenti pada pidato. Presiden berkomunikasi melalui setiap keputusan yang diambil, termasuk cara membagi tugas dan mengoordinasikan kementerian maupun lembaga. Presiden memang berwenang memberikan penugasan tambahan untuk mempercepat program strategis nasional.
Namun, penugasan lintas fungsi sebaiknya tetap diposisikan sebagai mandat khusus yang bersifat sementara, selektif, dan benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang penting serta mendesak. Pemerintah juga perlu menjelaskan bahwa penugasan tersebut bukanlah perubahan terhadap tugas pokok dan fungsi resmi masing-masing institusi. Kejelasan pembagian peran merupakan bagian dari komunikasi pemerintahan sekaligus cerminan tata kelola yang profesional.
Perbaikan komunikasi juga tidak dapat dibebankan kepada Presiden seorang diri. Komunikasi pemerintahan harus menjadi orkestrasi yang terintegrasi antara Presiden, kementerian, lembaga, juru bicara, dan seluruh perangkat komunikasi negara. Pemerintah perlu memanfaatkan social listening, analisis sentimen, dan teknologi big data agar mampu memahami persepsi publik sekaligus memastikan bahwa narasi pembangunan lebih banyak berbicara mengenai hasil, progres, dan manfaat nyata daripada sekadar visi dan rencana.
Menata komunikasi bukan berarti mengubah karakter Presiden Prabowo yang dikenal tegas dan lugas. Tantangannya adalah menerjemahkan ketegasan tersebut menjadi komunikasi yang lebih disiplin, lebih tenang, lebih empatik, dan lebih berorientasi pada solusi. Kepemimpinan yang kuat tidak selalu ditunjukkan melalui nada yang keras, tetapi melalui kemampuan menjaga ketenangan di tengah tekanan, mendengarkan kritik, serta memastikan bahwa setiap komunikasi memperkuat, bukan justru menutupi, pekerjaan besar pemerintah.
Patut dicermati bahwa risiko terbesar yang dihadapi pemerintahan saat ini bukanlah kegagalan bekerja, melainkan kegagalan memperoleh pengakuan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Fenomena gunung es mengajarkan bahwa apa yang tampak di permukaan sering kali bukan keseluruhan kenyataan. Ketika komunikasi hanya memperlihatkan bagian kecil yang kontroversial, sementara pekerjaan besar pemerintah tetap tersembunyi di bawah permukaan, publik akan menilai keseluruhan pemerintahan dari apa yang paling mudah mereka lihat.
Jika keadaan itu terus berlangsung, yang sesungguhnya tenggelam bukanlah pembangunan Indonesia, melainkan pengakuan rakyat terhadap pembangunan yang telah dilakukan pemerintah. Itulah risiko terbesar ketika gaya komunikasi lebih mendominasi ruang publik daripada substansi kinerja pemerintahan.
*Penulis adalah Ketua Bidang Kebijakan Nasional IA-ITB dan Mahasiswa Magister Komunikasi Krisis Universitas Pancasila
