Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu 27 Juni 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Safari Politik Jokowi Berpotensi Timbulkan Kegaduhan

SENIN, 29 JUNI 2026 | 10:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke sejumlah daerah untuk mendongkrak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi memicu kegaduhan politik, alih-alih memberikan keuntungan elektoral bagi partai tersebut.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai situasi nasional saat ini justru membutuhkan stabilitas politik agar pemerintah dapat fokus membenahi kondisi perekonomian.

"Tindakan Jokowi itu bisa dibilang menciptakan kegaduhan. Sedangkan situasi saat ini diperlukan kondusif untuk membenahi ekonomi. Jadi dengan agenda Jokowi ini bisa dibilang sedang menggoyang Prabowo dan Megawati sekaligus," kata Muslim kepada RMOL, Senin, 29 Juni 2026.


Muslim juga menyoroti relasi politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, perjalanan politik Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden tidak terlepas dari dukungan kedua tokoh tersebut.

"Padahal kalau dicermati sejarah kekuasaan Jokowi sejak dari Solo-DKI-Presiden itu banyak berutang budi pada Prabowo dan Megawati. Dengan safari politik yang ceroboh itu dengan maksud mendongkrak PSI, malah sebaliknya PSI akan semakin dibenci rakyat demikian juga Jokowi sendiri," terang Muslim.

Lebih lanjut, Muslim menyinggung kunjungan Jokowi ke Lampung yang diwarnai ritual menginjak kepala kerbau bermoncong putih. Menurutnya, simbol tersebut identik dengan logo PDIP sehingga dapat dimaknai sebagai bentuk tantangan politik terhadap Megawati.

"Apalagi disertai dengan ritual injak kepala kerbau mirip lambang PDIP. Bisa dibilang Jokowi memulai gerakan politik yang berbahaya dengan memasuki basis Gerindra dan PDIP," pungkas Muslim.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya