Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Ritual Adat Dipakai Jokowi untuk Pencitraan Politik

SENIN, 29 JUNI 2026 | 10:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Prosesi adat yang mengiringi penganugerahan gelar "Baginda Pemuka Bangsa" kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Lampung dinilai tidak bisa dilepaskan dari konteks safari politik yang tengah dijalaninya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pengamat politik Nurul Fatta menilai, ritual yang dilakukan Jokowi saat menerima gelar adat tersebut merupakan bagian dari upaya membangun citra politik di tengah rangkaian safari politiknya.

"Setidaknya, ritual yang dilakukan oleh Presiden ke-7 itu merupakan bentuk pencitraan politik di tengah safari politiknya," kata Nurul Fatta.


Sebagaimana diketahui, Jokowi menerima gelar adat "Baginda Pemuka Bangsa" dalam prosesi di Kedatun Keagungan, Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026. Gelar tersebut diberikan sebagai simbol apresiasi atas dedikasi Jokowi selama memimpin Indonesia.

Dalam prosesi itu, Jokowi juga menjalani ritual menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah. Momen tersebut kemudian memunculkan beragam tafsir politik di ruang publik.

Penganugerahan gelar adat tersebut berlangsung di tengah safari politik Jokowi di Lampung pada 26–28 Juni 2026. Lampung menjadi daerah pertama yang dikunjungi dalam rangkaian safari politiknya, sekaligus dikenal sebagai provinsi yang identik dengan habitat dan pusat konservasi gajah.

Menurut Nurul Fatta, rangkaian simbol dan prosesi adat tersebut memperkuat narasi politik yang ingin dibangun dalam safari Jokowi. 

"Agar narasi safari tersebut memiliki makna dan mampu menyisipkan kepentingan PSI sebagai bagian dari isu politik yang sedang berkembang," kata Fatta.

Namun, ia memandang makna politik dari kegiatan itu lebih merupakan bagian dari strategi komunikasi politik dibandingkan sebagai pesan politik yang berdiri sendiri.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya